Ketua Fraksi PAN DPR RI Tanggapi Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR: Paparkan Arah Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Ketua DPP PAN, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan dukungan atas pidato perdana Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 dan penyampaian RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Putri menilai pidato tersebut bukan hanya memaparkan arah kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi penegasan komitmen Presiden Prabowo untuk meneruskan perjuangan para presiden terdahulu dan membawa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita kemerdekaan.

“Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengakui dan mengapresiasi capaian semua Presiden sebelumnya, dari Bung Karno hingga Presiden Joko Widodo. Hal ini menegaskan bahwa membangun bangsa adalah kerja bersama lintas generasi, bukan sekadar kerja satu periode,” ujar Putri.

Pemilik nama asli Futri Zulya Savitri ini adalah seorang anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia mewakili Daerah Pemilihan Lampung I dan saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN di DPR RI serta Wakil Ketua Komisi XII, yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investas

Menurut Putri, visi yang disampaikan Presiden Prabowo meliputi penguatan kedaulatan pangan, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan konektivitas infrastruktur hingga penguatan ekonomi nasional. Semua itu sejalan dengan agenda PAN untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

Putri juga menyoroti komitmen Presiden dalam menjaga kedaulatan pangan sebagai program strategis nasional.

“PAN sejak awal konsisten memperjuangkan swasembada pangan. Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, yang bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menguatkan daya tahan ekonomi kita,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Putri memastikan Fraksi PAN DPR RI akan mengawal pembahasan RUU APBN 2026 agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak langsung pada rakyat.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan anggaran negara dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran, demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Pidato Prabowo

Prabowo mengungkap beberapa hal mulai dari masalah besar bangsa Indonesia, korupsi yang terjadi di banyak kementerian dan lembaga, praktik beking tambang ilegal, hingga mengenang presiden-presiden terdahulu sejak era Soekarno hingga Jokowi.

Prabowo juga menyatakan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan yang dipimpinnya bersama Gibran Rakabuming Raka adalah paling lancar dibanding pemimpin negara di dunia.

Menurut dia, tidak banyak negara yang mampu melakukan transisi kepemimpinan sebaik yang dilakukan Indonesia saat ini.

Bahkan Prabowo mengaku, mendapatkan banyak pertanyaan dari kepala negara di dunia saat mengunjungi negara-negara sahabat soal bagaimana cara dirinya berhasil melakukan transisi kepemimpinan yang baik di Indonesia.

"Pertama saya akan menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik, peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik, adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat," kata Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Tidak semua negara mampu melakukan transisi kepemimpinan dengan baik, dan lancar seperti kita. Di mana-mana ketika saya di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya how did you do it? How did Indonesia manage?" kata Prabowo.

Sidang Tahunan MPR

Sidang Tahunan MPR merupakan tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. 

Sidang tahunan MPR ini digelar agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama satu tahun.

Sidang Tahunan MPR sebagai tradisi biasanya selalu digelar setiap tanggal 16 Agustus, tepatnya sehari jelang peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus. 

Ada delapan lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerjanya, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY dalam Sidang Tahunan MPR.

Sidang Tahunan MPR RI memiliki dua makna penting.

Pertama, Sidang Tahunan MPR digunakan para pelaksana kedaulatan rakyat dan juga lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugasnya kepada rakyat.

Baca juga: Prabowo Anggarkan Rp 164,4 Triliun Untuk Ketahanan Pangan, Alokasi Subsidi Pupuk Rp 46,9 Triliun

Kedua, Sidang Tahunan MPR sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga negara yang berfokus kepada rakyat sebagai pemberi mandat.