Senin, 29 September 2025

Status Waspada Kebakaran Hutan dan Lahan di 4 Provinsi Berlaku Hingga September 2025

Status waspada Karhutla masih diberlakukan sampai akhir September 2025 untuk Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Tribun Sumsel/Abriansyah Liberto
KARHUTLA - Petugas dari Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD) Sumsel mencoba memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (9/10/2023). Saat ini 4 provinsi masih berstatus wapada Karhutla hingga September 2025. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kantor BMKG, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

Dalam rapat koordinasi ini, disampaikan angka dan titik karhutla di Sulawesi Utara per Selasa, 12 Agustus 2025 sudah terkendali. 

"Per 12 Agustus ini Sulut berada pada posisi titik yang aman terkendali," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Selasa.

Namun, status waspada masih diberlakukan sampai akhir September 2025 untuk wilayah Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Alasannya intensitas turunnya hujan di 4 provinsi tersebut masih variatif.

Baca juga: Presiden Instruksikan Panglima TNI Atasi Kebakaran Hutan, Pangdam Tangani Langsung Karhutla di Rohil

Sehingga, Kemenhut, BMKG dan BNPB sepakat tetap memberlakukan status waspada pada daerah-daerah tersebut, serta meminta instansi daerah berhati-hati atas potensi karhutla ke depan.

"Tapi tadi kami sepakat mengumumkan pada masyarakat, Gubernur, bapak Pangdam dan Kapolda untuk tetap alert sampai akhir September, karena cuaca hujan masih variatif, sampai September saya kira di Riau, Kalsel, Kalteng dan Kalbar harus tetap hati-hati," jelasnya.

Lebih lanjut, Menhut mengingatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal upaya penurunan angka karhutla hingga 0 kasus, nihilnya asap lintas batas ke negara tetangga, hingga penegakan hukum yang tegas.

Jika ketiga hal tersebut dapat dijalankan, Menhut meyakini kejadian karhutla dapat ditanggulangi.

Baca juga: Kepala BNPB Lapor Presiden Prabowo, Sebut Penanganan Karhutla di Indonesia Terkendali

Adapun Menhut menyebut dari sisi penegakan hukum, sudah 55 orang ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus karhutla di Riau.

"Bisa kita kontrol ketika ada asap ada yang melintas batas ke Malaysia, Singapura dan sebagainya. Ketiga penegakkan hukum, di Riau itu sudah 55 orang menjadi tersangka. Kombinasi tadi, udara, darat plus partisipasi masyarakat peduli api, ini yang menjadi modal kita menekan terus angka karhutla," sambungnya. 

Dalam kesempatan serupa, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menyebut bahwa hasil perhitungan cuaca yang sebelumnya dibuat BMKG terus diperbarui setiap 10 hari. 

Hal ini membuat titik-titik yang mudah terbakar dapat terlihat. 

Tujuannya agar operasi modifikasi cuaca bisa dijalankan lebih akurat dalam mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan di daerah tersebut. 

"Jadi dasar operasi modifikasi cuaca yang kami lakukan ada berdasarkan prediksi. Sebelumnya 6 bulan sebelumnya, diperbarui setiap 10 hari diprediksi, akhirnya setiap sepekan sudah terdeteksi titik - titik mana yang akan mudah terbakar," tuturnya.

Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di 4 Provinsi

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan