Kuasa Hukum Tom Lembong Akui Abolisi dari Prabowo Jadi Perdebatan karena Diberikan di Kasus Korupsi

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi mengakui pemberian abolisi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menuai perdebatan di tengah publik.

Abolisi merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah.

Tom Lembong sebelumnya dijerat dengan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016, semasa ia menjabat sebagai Mendag.

Kini Tom Lembong telah bebas dan keluar dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur, tepatnya pada Jumat (1/8/2025). 

Kebebasan Tom Lembong ini bisa terwujud setelah DPR menyetujui abolisi tersebut dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi Tom Lembong.

Menurut Zaid perdebatan ini muncul karena abolisi ini diberikan Prabowo dalam proses hukum kasus tindak pidana korupsi.

Namun Zaid menegaskan, meski Tom Lembong merupakan terdakwa kasus korupsi, tapi pihaknya telah berhasil meyakinkan masyarakat bahwa Tom Lembong bukanlah seorang koruptor.

"Abolisi ya tentu menjadi perdebatan ketika konteksnya adalah korupsi. Tapi terkait Pak Tom Lembong, kami dari tim penasihat hukum Pak Lembong, kami berhasil meyakinkan masyarakat."

"Kami berhasil meyakinkan seluruh anak bangsa. Kami berhasil meyakinkan publik, bahwasanya Tom Lembong bukanlah seorang koruptor. Kami sudah mendokumentasikannya semua dengan sangat baik," kata Zaid dalam Program 'Overview' di kanal YouTube Tribunnews.com, Rabu (6/8/2025).

Abolisi dari Prabowo adalah Langkah Tepat Seorang Pemimpin Negara

Lebih lanjut Zaid menanggapi soal adanya tudingan terhadap abolisi Tom Lembong ini sarat akan keputusan politik.

Zaid menegaskan, sekalipun abolisi Tom Lembong ini adalah keputusan politik, tapi secara fakta hukum abolisi ini adalah langkah tepat yang tepat.

Apalagi bagi Presiden Prabowo yang merupakan pemimpin negara untuk ikut menyelesaikan proses penegakan hukum.

Baca juga: Kuasa Hukum Tanggapi soal Tudingan Abolisi dari Prabowo untuk Tom Lembong Bersifat Politis

"Sekalipun keputusan abolisi terhadap Tom Lembong adalah keputusan politik, tetapi secara fakta hukum itu adalah langkah tepat seorang pemimpin negara."

"Seorang panglima penegakan hukum di Indonesia yang bernama Presiden itu mengambil tindakan untuk mengurai atau untuk menyelesaikan permasalahan proses penegakan hukum," terang Zaid.

Zaid menambahkan, meski langkah Prabowo untuk memberikan abolisi ini sudah tepat, tapi waktunya dinilainya terlambat.

Karena abolisi ini sebenarnya sudah bisa diberikan Prabowo sejak proses penyidikan, sebelum adanya penuntutan pada Tom Lembong.

"Untuk itu sudah tepat sekalipun, menurut kami itu terlambat gitu kan. Karena seharusnya dalam proses penyidikan itu sebelum penuntutan itu sudah bisa diberikan abolisi ya kan," pungkasnya.

Vonis Tom Lembong di Kasus Korupsi Impor Gula

Majelis hakim PN Jakarta Pusat sebelumnya memvonis Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.

Atas perbuatannya tersebut, Tom Lembong divonis hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara pada perkara tersebut.

Tak cukup pidana badan, Tom Lembong juga dihukum membayar pidana denda Rp 750 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Eks Mendag era Jokowi itu dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Kuasa Hukum Tom Lembong Sebut Putusan Hakim soal Ekonomi Kapitalis Fatal, Seret Nama Hakim Alfis

Pasal ini mengatur korupsi dalam bentuk perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Thomas Trikasih Lembong bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan primer."

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp 750 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Belum genap tiga minggu sejak vonis dijatuhkan, Presiden Prabowo kemudian memutuskan untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong.

Baca juga: Tom Lembong Klaim Abolisi dari Prabowo di Luar Ekspektasi: Bersyukur, tapi Ini Solusi yang Tak Ideal

Selain Tom Lembong, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mendapatkan amnesti dari Prabowo atas kasus yang menjerat mereka.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, DPR juga telah menyetujui dua surat terkait abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto tersebut.

"Hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat presiden nomor R43/Pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong."

"Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas, dan pertimbangan atas surat presiden nomor 42/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," kata Dasco, usai menghadiri rapat konsultasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/7/2025).

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

Baca berita lainnya terkait Abolisi dan Amnesti dari Presiden RI.