Nurdin Halid Sebut Isu Munaslub Golkar Dikembangkan Orang-orang Frustasi untuk Meraih Kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid, angkat bicara mengenai isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menerpa partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ia menegaskan isu Munaslub sengaja dimunculkan pihak-pihak yang sengaja merusak soliditas dan reputasi Partai Golkar untuk kepentingan tertentu. 

Baca juga: Partai Golkar Fokus Konsolidasi Lewat Musyawarah Daerah di Seluruh Provinsi, Bantah Isu Munaslub

Nurdin juga mengingatkan bahwa upaya provokasi yang tidak berdasar, apalagi yang berkaitan dengan institusi politik strategis seperti Golkar, bisa berujung pada konsekuensi serius.

"Hati-hati, jangan sampai niat jahat justru berbalik merugikan diri sendiri. Golkar tidak akan membiarkan upaya pelemahan ini terus berlanjut," kata Nurdin dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/8/2025).

"Ini harus diwaspadai. Karena ada juga orang-orang yang memang punya agenda ingin merusak kesolidan Golkar. Gerakan seperti ini tentu sangat berbahaya bagi partai," lanjut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

Nurdin mengatakan isu Munaslub Golkar hanya hoaks. Pasalnya tidak ada alasan untuk menggelar Munaslub. 

"Isu Munaslub itu dikembangkan oleh orang-orang frustasi yang mencoba kasak-kusuk untuk meraih kekuasaan," pungkas Nurdin.

Kabar soal Munaslub Golkar 

Sebelumnya beredar kabar mengenai Munaslub Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat. 

Dalam sebuah pemberitaan di media arus utama, disebut bahwa Istana sudah merestui pergantian Bahlil Lahadalia dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Baca juga: Tanggapi Isu Munaslub, Nurdin Halid Pastikan Golkar Tetap Solid dan Bahlil Masih On Track

Informasi yang tak memiliki sumber jelas itu bahkan menyebut restu disampaikan gamblang kepada Nusron Wahid, politikus Golkar.

Dalam pemberitaan itu, Nusron Wahid selaku Ketua DPP Partai Golkar cum Menteri ATR/Kepala BPN, dipanggil menghadap Hambalang dan Munaslub mengganti Bahlil dari kursi Ketum Golkar dieksekusi tahun ini.

Bahlil sendiri resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024.

Saat itu ia terpilih secara aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari posisi ketua umum.

Di masa kepemimpinannya yang segera memasuki 1 tahun, Bahlil menegaskan bahwa partai berlambang beringin tegak lurus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. 

Bahlil juga telah menegaskan Golkar bakal mendukung Prabowo hingga Pilpres 2029.

Respons Bahlil dan Nusron

Secara kompak isu itu dibantah oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Nusron Wahid, usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Selatan, Minggu (3/8/2025). 

Keduanya menampik isu keretakan yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin, sekaligus membantah isu adanya munaslub. 

Bahlil menyatakan kabar tersebut tidak berdasar dan tidak punya sumber yang jelas.

"Inilah. Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya, piye toh (gimana sih)," kata Bahlil.

Pada kesempatan serupa, Nusron juga menegaskan tidak tahu menahu soal isu munaslub yang dikaitkan dengan dirinya. 

Ia juga menegaskan tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana maupun di lingkup Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub.

"Pertama saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Yang kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang Munaslub," jelas Nusron.

Kata Nusron, fokus utama pembahasan yang melibatkan dirinya dan kelompok kerja di Golkar adalah persoalan-persoalan strategis terkait kepentingan rakyat dan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan konflik internal partai.

"Topik kita hari ini adalah topik tentang pengentasan kemiskinan. Topik tentang bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan, topik kita tentang swasembada energi, topik tentang hilirisasi, topik tentang bagaimana menyukseskan perumahan 3 juta untuk rakyat miskin. Tidak ada topik-topik seperti yang saudara sebutkan tadi. Jelas," kata Nusron.