KAI Commuter Perkuat Komitmen dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Transportasi Umum

VP Customer Care PT KAI Dian Anggraheni Puspitasari memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan PT KAI dalam melindungi penumpang pada setiap perjalanan jarak jauh menggunakan kereta. 

“Kami memiliki platform untuk edukasi, KAI121. Pelaksanaan sosialisasi juga terus kita lakukan untuk mencegah ataupun memitigasi. CCTV juga menjadi alat bantu untuk keamanan. Kami juga memiliki petugas Polsuska (Polisi Khusus Kereta Api),” ujar Dian.

Blacklist pun dilakukan secara tegas dengan pelarangan naik kereta selama 365 hari atau 1 tahun terhadap pelaku kekerasan seksual di kereta api jarak jauh. 

Menariknya, pada bulan Maret lalu PT KAI merilis fitur baru bernama ‘Female Seat Map’ di aplikasi penjualan tiket KAI. Dengan fitur ini, pelanggan perempuan bisa melihat jenis kelamin dari penumpang di sampingnya dan memilih tempat duduk yang sama-sama ditempati oleh perempuan. 

Baca juga: Rp80 Naik MRT, KRL, LRT, dan TransJakarta di Hari Kemerdekaan 17 Agustus

Persepsi yang Salah dan Perlindungan Terhadap Penyintas

Permasalahan lain yang disoroti dalam FGD ini adalah soal persepsi terhadap korban serta penyintas kasus kekerasan seksual.

Melalui riset Kompasiana, 29 persen responden masih memiliki persepsi bahwa kasus kekerasan seksual terjadi karena pakaian atau perilaku korban dan korban perlu bertanggung jawab sendiri atas kejadian yang dialaminya. 

Asnifriyanti Damanik selaku Ketua Pembina LBH Apik Jakarta menyebut bahwa KCI telah menunjukkan berbagai upaya yang baik dalam menangani kasus kekerasan seksual di transportasi umum. Akan tetapi, budaya yang berlaku di masyarakat masih mempersulit penyintas untuk melakukan pelaporan. 

“Kasus Kekerasan Seksual bagaikan fenomena gunung es. Hal itu tidak terlepas dari budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek,” ujar Asni.

“Pandangan bahwa kasus kekerasan seksual terjadi karena cara berpakaian dan perilaku korban harus sama-sama kita ubah, karena bagi korban, kekerasan seksual adalah trauma seumur hidup,” tegasnya. Ia pun menekankan pentingnya pemahaman tentang kondisi korban.

Psikolog Nirmala Ika Kusumaningrum mengatakan hal senada. Ia menyebut bahwa penanganan memerlukan bantuan dari semua pihak. Terlebih, memang masih banyak yang bingung tentang bagaimana prosedur yang tepat jika mengalami atau menyaksikan kasus kekerasan seksual di transportasi publik. 

“Efek dari pelecehan seksual sangatlah personal, tergantung bagaimana penghayatannya. Inilah mengapa banyak yang memilih tidak melapor,” jelas Nirmala.

“Transportasi publik adalah sarana yang kita gunakan sehari-hari untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, karenanya kita perlu berada di suatu ruang yang membuat kita merasa aman dan melindungi private space kita,” sebutnya. 

Salah seorang perwakilan komunitas, Muni Lestari mengaku sudah menjadi penumpang KRL sejak tahun 1994. Selama itu, ia telah menyaksikan bagaimana Transportasi Umum telah berkembang menjadi lebih baik.

Menurut Muni, dengan petugas yang terbatas dan penumpang yang sangat banyak, kejahatan sekecil apapun perlu dicegah bersama. Ia juga berterima kasih atas pengadaan KKW oleh KCI.

“Saat tidak bisa naik KKW, jangan merasa tidak peduli, terutama di kondisi yang padat. Ketika sudah terjadi, jangan segan melapor. Mari kita manfaatkan juga upaya dari KCI. kita juga harus membentengi diri sendiri dan peduli sekitar,” pungkas Muni. (*)

Baca juga: Aplikasi Access by KAI Luncurkan Fitur Baru, Female Seat Map untuk Kenyamanan Penumpang Wanita