Pengamat Sebut PDIP Akan Prioritaskan Konsolidasi Internal usai Hasto Terima Amnesti

Ia menegaskan bahwa partai berlambang banteng ini akan menjalankan peran sebagai penyeimbang.

Pada posisi ini, PDIP bakal mendukung kebijakan pemerintah selama selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ucap Megawati.

Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan PDIP bukan ditentukan oleh posisinya di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan oleh konsistensi terhadap moral politik dan nilai-nilai yang diajarkan Presiden ke-1 RI Soekarno. 

“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” jelas Megawati.

Lantik Pengurus DPP PDIP Periode 2025-2030

Megawati Soekarnoputri kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDIP dalam Kongres VI PDIP di Bali.

Setelah dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati pun mengumumkan dan melantik 37 nama pengurus DPP PDIP, Sabtu (2/8/2025).

Megawati selain sebagai Ketua Umum DPP PDIP, juga memegang langsung jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP yang sebelumnya dijabat Hasto Kristiyanto.

Hasto tidak masuk dalam jajaran pengurus PDIP setelah dirinya bebas dari Rutan KPK karena mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam daftar pengurus DPP PDIP kebanyakan masih diisi orang-orang lama, di antaranya Komarudin Watubun, Puan Maharani, Adian Napitupulu, Djarot Saiful Hidayat, Said Abdullah, Bambang Wuryanto, Ganjar Pranowo, dan sejumlah nama politikus beken PDIP lainnya.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus)