Pengamat Sebut PDIP Akan Prioritaskan Konsolidasi Internal usai Hasto Terima Amnesti

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan 2 opsi soal posisi PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan setelah eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Hasto terjerat kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

Hakim pun menjatuhkan vonis penjara 3 tahun dan 6 bulan terhadap Hasto. Akan tetapi, proses hukum itu telah dihentikan setelah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto.

Amnesti merupakan bentuk pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Setelah Hasto bebas, jelas Arya, PDIP memiliki dua opsi untuk mendukung pemerintahan, yaitu berada di dalam kabinet ataupun di luar kabinet.

Berdasarkan pernyataan Megawati dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025), Arya Fernandes menilai bahwa partai berlambang banteng ini tak akan bergabung ke pemerintahan.

"Memang ada dua opsi yang akan diambil ya setelah bebasnya Pak Hasto. Yang pertama PDIP mendukung pemerintah, tetapi tidak bergabung di kabinet atau yang kedua mendukung pemerintah, tetapi bergabung di kabinet."

"Nah, kalau kita dengar pidato Bu Mega tadi sepertinya opsi pertama yang dipilih, yaitu mendukung pemerintah, tetapi mungkin tidak akan bergabung di pemerintah," ucap Arya Fernandes dalam acara Kompas Malam di Kompas TV, Sabtu (2/8/2025).

Menurut Arya, tidak bergabung ke pemerintahan merupakan langkah yang harus ditempuh oleh PDIP karena partai berlambang banteng itu akan memprioritaskan konsolidasi internal setelah melalui sejumlah krisis-krisis politik.

"Misalnya suara PDIP drop (turun) dalam pemilu lalu, calon yang didukung PDIP tidak menang, dan di beberapa pilkada PDIP juga mengalami kekalahan yang cukup banyak," sambungnya.

Dengan mendukung pemerintahan, tetapi tidak berada di dalam kabinet, Arya menyebut PDIP akan lebih fleksibel.

Baca juga: Hanura Sebut Abolisi & Amnesti Tom Lembong-Hasto Bagian dari Restorasi Konstitusional

"Jadi itu membuat posisi PDIP lebih fleksibel ya, bisa tetap bekerja sama dengan Pak Prabowo, tapi pada saat yang sama juga bisa seperti tadi yang disampaikan Bu Mega sebagai penyeimbang yang kritis karena PDIP sadar bahwa pada satu titik akan ada fase kompetisi," ungkapnya.

Megawati: PDIP sebagai Penyeimbang Pemerintahan Prabowo

Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan mendatang. 

Namun, PDIP juga tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi memilih berdiri sebagai penyeimbang.

“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Megawati, Sabtu.

Ia menegaskan bahwa partai berlambang banteng ini akan menjalankan peran sebagai penyeimbang.

Pada posisi ini, PDIP bakal mendukung kebijakan pemerintah selama selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila.

“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ucap Megawati.

Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan PDIP bukan ditentukan oleh posisinya di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan oleh konsistensi terhadap moral politik dan nilai-nilai yang diajarkan Presiden ke-1 RI Soekarno. 

“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” jelas Megawati.

Lantik Pengurus DPP PDIP Periode 2025-2030

Megawati Soekarnoputri kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDIP dalam Kongres VI PDIP di Bali.

Setelah dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati pun mengumumkan dan melantik 37 nama pengurus DPP PDIP, Sabtu (2/8/2025).

Megawati selain sebagai Ketua Umum DPP PDIP, juga memegang langsung jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP yang sebelumnya dijabat Hasto Kristiyanto.

Hasto tidak masuk dalam jajaran pengurus PDIP setelah dirinya bebas dari Rutan KPK karena mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Dalam daftar pengurus DPP PDIP kebanyakan masih diisi orang-orang lama, di antaranya Komarudin Watubun, Puan Maharani, Adian Napitupulu, Djarot Saiful Hidayat, Said Abdullah, Bambang Wuryanto, Ganjar Pranowo, dan sejumlah nama politikus beken PDIP lainnya.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus)