Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar Jadi Perhatian Pemerintah, Percepatan Penanganan Akan Dilakukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025 menjadi perhatian nasional karena dampaknya yang luas dan serius.

Pemerintah memastikan percepatan penanganan Karhutla di provinsi tersebut akan menjadi prioritas utama.

Baca juga: BMKG: Curah Hujan Rendah Awal Agustus, Kebakaran Hutan Ancam Wilayah Jambi 

Setiap titik api yang cepat dipadamkan diyakini dapat mencegah pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan meluasnya kebakaran, terutama di lahan gambut yang sangat rentan.

Fakta-fakta seputar Karhutla di Kalbar

• Luas lahan terbakar: Data per 31 Juli 2025 mencatat sebanyak 1.500 hotspot di Kalimantan Barat, dengan 297 titik berstatus kepercayaan tinggi.
• Sebanyak 258 kejadian kebakaran telah terjadi dengan luas terdampak mencapai 989 hektar, terutama di lahan mineral dan gambut di Kabupaten Sambas, Mempawah, dan Kubu Raya.
• Korban jiwa: seorang warga di Kabupaten Ketapang meninggal dunia setelah terjebak asap saat membakar lahannya sendiri.
• Penyebab utama: pembukaan lahan dengan cara dibakar, diperparah oleh musim kemarau panjang dan pengeringan lahan gambut

"Kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Begitu muncul titik api, harus segera dipadamkan agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar, apalagi di lahan gambut yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikannya," ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, Jumat (1/8/2025).

Sejak penetapan Status Siaga Darurat Karhutla pada 17 April 2025, KLH/BPLH telah mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu.

Sebanyak tiga unit pesawat water bombing dikerahkan di Mempawah dan Kubu Raya sejak 27 Juli 2025, didukung patroli udara dan operasi modifikasi cuaca.

Patroli darat dan pemadaman juga intens dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api.

Baca juga: Legislator Golkar Usul Pembentukan Lembaga Khusus untuk Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Dalam aspek penegakan hukum, Menteri Hanif menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan.

Menurutnya, temuan di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi pemegang konsesi.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Menurutnya, keterlibatan bupati dan wali kota menjadi penentu keberhasilan pengawasan wilayah secara langsung.

"Koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Dengan keterlibatan penuh para kepala daerah hingga tingkat desa, kita bisa mempercepat pemadaman dan mencegah dampak asap yang lebih luas," ujarnya.