Beda Pandangan Menko, DPR, dan Wamendagri soal Fenomena Bendera 'One Piece'

Dengan munculnya peristiwa in, dia menegaskan pentingnya penguatan pendidikan ideologi Pancasila sejak dini, mulai dari tingkat SD hingga SMA. 

"Inilah tugas daripada BPIP dan tugas kami juga di MPR. Kami sedang melakukan kajian-kajian juga penguatan terhadap pemahaman ideologi dan pengamalannya itu terus dilakukan penguatan dengan modifikasi-modifikasi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima," ungkap dia.

Wamendagri Sebut Bagian Ekspresi

Berbeda dengan Menko Budi Gunawan, unsur dari pemerintah lainnya, yaitu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera 'One Piece' adalah wujud ekspresi dan kreativitas.

"Ya kami melihat itu adalah ekspresi dan kreativitas," kata Bima Arya saat berada di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu (2/8/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dia melanjutkan, dalam tiap peringatan HUT RI, selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya.

Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi.

"Saya kira itu wujud ekspresi warga yang tentunya banyak harapan banyak ekspektasi dan menurut saya dalam negara demokrasi, ekspresi itu wajar sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi kita," terangnya.

Baca juga: Yusuf Viral Tinggal di Kolong Jembatan Kini Jadi Tersangka Penggelapan, Bagaimana Nasib Bayi Zafa?

Meski tidak mempermasalahkan bendera One Piece, Bima tetap menegaskan bendera tertinggi di Indonesia adalah bendera Merah Putih sebagai identitas negara.

"Bendera banyak tetapi yang paling tinggi yang kita sepakati bersama sebagai identitas bersama ya bendera Merah Putih, apalagi di 17 Agustus ya."

"Jangan sampai yang lain yang berkibar yang berkibar itu hanya merah putih tapi kalau ada bendera lain kita anggap ekspresi," tegasnya.

Tentang apakah pihak yang mengibarkan bendera One Piece akan ditangkap, Bima menyebut masih melihat perkembangannya.

Dia hanya menambahkan bahwa tidak ada larangan untuk mengibarkan bendera apa pun kecuali memang bendera itu telah dilarang negara untuk dikibarkan.

"Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang, ideologi yang di larang, itu tidak boleh," kata Bima.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)(Kompas.com/Karnia Septia)