Beda Pandangan Menko, DPR, dan Wamendagri soal Fenomena Bendera 'One Piece'

Pasal itu menyatakan setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun.

Budi mengungkapkan pemerintah akan memroses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece dan berniat melakukan provokasi.

"Ini adalah upaya kami untuk melindungi martabat dan simbol negara," katanya pada Jumat (1/8/2025).

Ia mengatakan fenomena semacam ini telah menurunkan marwah bendera Merah Putih.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghargai pengorbanan para pejuang dan pahlawan yang telah berkorban," kata Budi.

Kendati demikian, Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Namun, dia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak menciderai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece.

"Kami mengapresiasi ekspresi kreativitas untuk memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus mengimbau agar bentuk-bentuk ekspresi tidak melanggar batas dan menciderai simbol negara," tegasnya.

DPR: Upaya Makar dan Pemecah Belah Bangsa

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa ada dugaan pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI adalah gerakan sistematis untuk memecah belah bangsa.

Ia mengungkapkan informasi itu diketahuinya dari intelijen.

"Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan juga dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Dasco pun meminta agar masyarakat bersatu terutama terhadap gerakan yang dinilai memeceah belah bangsa.

"Imbauan saya kepada seluruh anak bangsa mari kita bersatu kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu," ucapnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Dasco: Tak Perlu Benturkan Bendera Merah Putih dengan One Piece

Tak hanya itu, dia menganggap ada pihak yang tidak ingin melihat Indonesia mengalami kemajuan.