Denny JA: News of The Year 2025 Abolisi dan Amnesti oleh Presiden Prabowo

TRIBUNNEWS.COM - Pendiri Asosiasi Opini Publik dan Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA, menyebut pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai peristiwa paling penting tahun ini atau News of The Year 2025.

Denny menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami bahwa pembangunan hanya bisa tumbuh di tanah yang damai, di mana luka masa lalu tidak diwariskan sebagai racun bagi masa depan.

“Prabowo memilih menyalakan nyala kecil di tengah kabut—nyala rekonsiliasi,” ujar Denny, Jumat (1/8/2025). 

“Ia tahu, pembangunan hanya tumbuh di tanah damai. Dan damai hanya tumbuh jika luka masa lalu tak terus diwariskan sebagai racun.”

Denny menjelaskan bahwa pengampunan semacam ini bukan hal baru dalam sejarah dunia.

Ia menyebut beberapa contoh:

Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan

Amnesti Gerald Ford kepada penolak wajib militer di Amerika Serikat

Amnesti eks kombatan GAM di era Presiden SBY

Menurutnya, keberanian Prabowo untuk mengambil keputusan politik ini lahir dari tekad untuk mengubah luka menjadi jembatan rekonsiliasi.

“Di dunia yang kian gaduh oleh kebencian, negara yang bisa memaafkan bukanlah negara yang lemah, melainkan negara yang telah dewasa. Karena keberanian sejati bukan membalas luka, melainkan mengubah luka menjadi jembatan.”

Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara impor gula. Banyak pihak meragukan kebenaran putusan tersebut. 

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Presiden Prabowo mengusulkan abolisi, yang disetujui DPR pada 31 Juli 2025.

“Abolisi pun berlaku. Proses hukum terhadap Tom dihentikan sepenuhnya, bahkan ketika vonisnya masih dalam tahap banding,” jelas Denny.

Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku.

Menjelang HUT ke-80 RI, Prabowo mengajukan amnesti kolektif untuk 1.116 terpidana, termasuk Hasto. DPR juga menyetujui.

Denny menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk kelemahan hukum, melainkan puncak kekuatan hukum yang hidup.

“Titik ketika negara memilih menyembuhkan, bukan melukai kembali.”

Beberapa jam setelah keputusan tersebut diumumkan, muncul pernyataan mengejutkan:  Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh jajaran PDIP untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

“Bagi sebagian orang, ini kejutan. Bagi sejarah, ini adalah momen penting,” kata Denny.

“Dua kutub politik yang sebelumnya bersaing kini memasuki ruang rekonsiliasi. Seolah bangsa ini, yang selama ini penuh luka dan prasangka, perlahan belajar.”