Berikan Abolisi dan Amnesti kepada Hasto & Tom Lembong, Prabowo Gunakan Strategi Politik Jokowi?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak yang menilai pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto merangkul lawan politik.

Langkah ini mengingatkan sebagian kalangan dengan strategi Jokowi ketika masih menjabat presiden.

Ketika itu, Jokowi disebut menggunakan pendekatan inclusive coalition building dengan merangkul semua partai politik selama dua periode pemerintahannya.

Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas politik dan mempercepat agenda pembangunan nasional. 

Strategi tersebut bisa dilihat ketika pasca Pilpres 2019, Jokowi melakukan rekonsiliasi simbolik dengan rivalnya, Prabowo Subianto, melalui pertemuan di Stasiun MRT dan makan siang bersama.

Hal itu kemudian berlanjut dengan bergabungnya Gerindra bergabung ke kabinet, di mana Prabowo menjadi Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata.

Kini hal tersebut sepertinya juga dilakukan Prabowo.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai abolisi maupun amnesti bagi Tom Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto jadi upaya konsolidasi politik dari Presiden Prabowo Subianto dan partai politik koalisi pemerintahan di DPR. 

"Kalau mendengar argumen menteri hukum salah satu argumen pemberian abolisi dan amnesti karena alasan kebangsaan, kondusivitas dan kerjasama dengan semua pihak dengan semua elemen. Dari pernyataan ini tersirat bahwa menjaga kondusivitas dan menjaga harmoni jadi argumen mendasar," kata Adi kepada Tribunnews.com, Jumat (1/8/2025).

Menurut Adi, Tom Lembong mewakili kubu pendukung Anies Baswedan.

Sedangkan Hasto mewakili kubu PDI Perjuangan yang notabene pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sehingga baik Tom maupun Hasto, sebagai sosok yang mewakili pihak non pemerintah.

Sehingga, dengan keputusan pemberian abolisi maupun amnesti bagi Tom dan Hasto, publik langsung memberi tanggapan positif karena telah mencerminkan arus besar aspirasi pendukung kedua kubu.

"Pemberian abolisi dan amnesti diapresiasi publik karena dinilai mencerminkan aspirasi arus besar publik yang melihat kasus Tom dan Hasto politis, bukan murni hukum," katanya.

Pernah diungkapkan di Pilpres

Jika berkaca pada kampanye di Pilpres 2024, Prabowo sebenarnya sudah pernah mengungkapkan hal tersebut.