Prabowo Kumpulkan Kepala PPATK dan Pejabat Strategis, Isyarat Darurat?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Rabu petang, suasana di Istana Presiden berubah menjadi titik konsolidasi nasional. Satu per satu pejabat strategis negara berdatangan, menandai rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menjadi salah satu yang pertama tiba. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, ia melangkah masuk melalui pintu pilar Jalan Veteran, Jakarta, pukul 17.06 WIB.

“Saya dipanggil Presiden,” ujar Ivan singkat kepada awak media. Ia mengaku belum mengetahui agenda rapat yang akan dibahas.

Tak lama berselang, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyusul. Mengenakan batik lengan panjang, ia tiba pukul 17.14 WIB. “Saya mau rapat ya,” katanya, juga tanpa menjelaskan detail pertemuan.

Namun, daftar pejabat yang hadir mengindikasikan bahwa ini bukan sekadar rapat koordinasi biasa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo memanggil sejumlah tokoh penting: Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jampidsus Febrie Adriansyah, Kabareskrim Wahyu Widada, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya.

Baca juga: Uang Judi Online Capai Rp1.200 Triliun, PPATK: Tak Bisa Lagi Pakai Cara Lama

Kehadiran para pemangku kebijakan dari sektor hukum, keuangan, dan intelijen menimbulkan spekulasi bahwa Presiden tengah menyusun langkah strategis menghadapi ancaman kejahatan digital, termasuk judi online dan pencucian uang. Apalagi, PPATK baru saja merilis data mengejutkan: sirkulasi uang dari praktik judi online diperkirakan bisa mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025.

Angka fantastis itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, PPATK dan Komdigi telah memperingatkan bahwa kejahatan finansial digital tak lagi bisa ditangani dengan pendekatan konvensional. Modusnya semakin canggih, melibatkan ribuan akun anonim, transaksi mikro, dan jaringan lintas negara.

Rapat tertutup ini diyakini menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan baru. Publik menanti, apakah ini akan menjadi titik balik dalam penanganan kejahatan digital, atau sekadar pertemuan rutin yang berlalu tanpa gebrakan.

Di balik pintu Istana, mungkin sedang dirancang strategi besar untuk menjaga integritas sistem keuangan dan hukum Indonesia. Yang jelas, panggilan Presiden Prabowo kepada para pejabat strategis hari ini menyimpan pesan: ada sesuatu yang genting sedang dibicarakan.