DPD RI Dorong Kolaborasi NU dan Pemerintah Capai Indonesia Emas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju negara sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikannya saat menerima aspirasi dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Ikatan Pelajar NU (IPNU) Wilayah Bengkulu, di kantor DPD RI Senin (28/7/2025).

Sultan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada dukungan dari seluruh elemen masyarakat, terutama organisasi kemasyarakatan dan kalangan pemuda.

“Sebagai ormas terbesar di Indonesia, peran NU beserta seluruh organisasi sayapnya sangat diharapkan. Terutama dalam mendukung program prioritas seperti MBG, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat,” ujar Sultan.

Ia juga berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Pergunu dan IPNU, khususnya terkait peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kita ingin baik para pengajar dan pelajar NU mendapatkan perhatian, terutama pada infrastruktur lembaga pendidikan juga kesejahteraan guru dan dosennya. Dengan pendidikan berkualitas dan kolaborasi pemerintah dan ormas, Insya Allah kita mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Baca juga: Momen Hangat Megawati, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani di Lokasi Bimtek Fraksi PDIP Se-Indonesia

Sementara itu, Ketua Pergunu Wilayah Bengkulu Prof. Johannes Sapri menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang menetapkan guru dan dosen sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, ia juga menyoroti perlunya penyesuaian hak dan kesempatan karier bagi tenaga pendidik berstatus PPPK.

“Harapannya pemerintah bersama DPD RI dan DPR RI dapat melakukan penyesuaian hak dan kesempatan karier yang sama bagi ASN guru dan dosen berstatus PPPK. Karena sesungguhnya kewajiban dan beban kerja mereka sama, bahkan sering kali lebih besar dari PNS,” pungkasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan ormas pendidikan untuk membangun generasi emas Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.