Siap Berkantor di Papua atau IKN, Gaya Kerja Gibran Disorot

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penempatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua atau Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu perdebatan publik dan politik.  

Usulan ini datang dari berbagai pihak, mulai dari partai politik hingga pejabat pemerintah, dengan argumen yang beragam. 

Pihak yang mendukung 

• Partai NasDem mengusulkan agar Wapres Gibran segera berkantor di IKN sebagai langkah awal pemindahan pusat pemerintahan. Menurut Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, kehadiran Wapres di IKN akan mendorong aktivitas pemerintahan dan menghindari pemborosan anggaran akibat gedung-gedung yang belum difungsikan.

• Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI dan adik Gibran, menyatakan dukungannya terhadap penempatan Gibran di IKN maupun Papua. Ia menyebut hal itu sebagai pengalaman positif dan bentuk komitmen terhadap pemerataan pembangunan. 

• Gibran sendiri menyatakan siap ditugaskan di mana saja, baik di Papua maupun IKN, selama itu merupakan arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan bahwa perannya sebagai Wapres lebih banyak dilakukan di lapangan untuk memastikan program prioritas berjalan efektif. 

Respons pemerintah 

• Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa belum ada rencana resmi untuk menempatkan Wapres berkantor di IKN. Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan infrastruktur IKN dalam tiga tahun ke depan. 

• Terkait Papua, Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Tito Karnavian telah mengklarifikasi bahwa Gibran tidak akan berkantor secara permanen di Papua. Yang berkantor di sana adalah kesekretariatan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua, yang diketuai oleh Wapres. 

Komentar pengamat

Beberapa pengamat menilai bahwa penempatan Wapres di lokasi tertentu seharusnya berdasarkan efektivitas kerja, bukan simbol politik. 

Pendapat yang Mendukung

Pangi Syarwi Chaniago (Direktur Eksekutif Voxpol Center): 

• Menyarankan Gibran berkantor di Papua dan IKN agar memiliki pekerjaan yang jelas dan tidak mengganggu kinerja Presiden Prabowo. 

• Menilai penempatan Gibran di luar Jakarta bisa mempercepat pembangunan IKN dan membantu penegakan HAM di Papua.

• “Baiknya memang Gibran cari kapling wilayah tersendiri, biar tidak ngerecokin Pak Prabowo”. 

Nizar Chaeroni (Plt Ketua Umum DPP GEMURA): 

• Menilai gaya kerja Gibran yang sering turun langsung ke lapangan mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan adaptif. 

• Menyebut kehadiran pemimpin di lokasi strategis lebih penting daripada simbol administratif. 

• “Gaya kepemimpinan Wapres Gibran tidak kaku. Beliau menunjukkan mobilitas tinggi dan kepekaan terhadap lokasi-lokasi strategis”. 

Pendapat yang Mengkritisi

Jamiluddin Ritonga (Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul): 

• Menyoroti perbedaan pernyataan antar menteri soal penugasan Gibran di Papua sebagai preseden buruk. 

• Menilai hal ini menimbulkan kebingungan publik dan menambah beban komunikasi bagi Presiden Prabowo. 

• “Ada kesan, hal yang belum final sudah disampaikan ke masyarakat”. 

Iwan Setiawan (Direktur Indonesia Political Review): 

• Secara normatif mendukung penugasan Gibran di Papua, namun menilai secara politik bisa dimaknai sebagai upaya menjauhkan Gibran dari pusat kekuasaan. 

• Menyebut penempatan tersebut bisa menjadi peluang atau jebakan politik, tergantung hasil kerja nyata Gibran di lapangan. 

• “Kalau berhasil, nama Gibran bisa melejit di 2029. Kalau stagnan, justru bisa tenggelam”.

Diberitakan sebelumnya, Gibran sempat menyampaikan pernyataannya saat kunjungan kerja di Provinsi Riau.

Dalam pernyataannya, Wapres Gibran menegaskan bahwa dirinya siap ditugaskan di mana pun, baik di Papua maupun di Ibu Kota Nusantara (IKN), sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. (*)