Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Tahun Ini akan Berlangsung di 159 Titik, Daya Tampung 15 Ribu Siswa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat membahas program Sekolah Rakyat dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

Mereka yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya yakni : Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Mendikdasmen Abdul Muti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pan-RB Rini Widyantini, Menteri PU Dody Hanggodo, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Baca juga: Mensos Gus Ipul Ungkap Alasan 160 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri 

Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan inklusif yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.

Gus Ipul menyampaikan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang telah dimulai di 63 titik sejak 14 Juli 2025 sudah masuk dalam masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).

Menurutnya paling lambat pekan depan, program sekolah rakyat akan dimulai di 37 titik tambahan, sehingga total menjadi 100 titik.

"Dari 100 titik itu akan menampung , 9.700 siswa lebih," katanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pada bulan September mendatang, Sekolah Rakyat akan diperluas ke 59 titik baru. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini akan berlangsung di 159 titik dengan total daya tampung sekitar 15.000 siswa.

"Dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama, wali asuh, dan lain sebagainya," katanya.

Gus Ipul menyampaikan terselenggaranya sekolah rakyat karena kerjasama lintas sektor. ia menyampaikan terimakasih kepada Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang membantu dalam proses rekrutmen guru dan penyusunan kurikulum.

“Keduanya ditangani dengan baik dan tepat waktu, sehingga pembelajaran bisa dimulai sesuai target,” ujarnya.

Baca juga: Ribka Imbau Pemda Papua Pegunungan Dukung Pelaksanaan Program Strategis Nasional

Selain itu Mendagri Tito Karnavian, yang mengoordinasikan para kepala daerah agar penyediaan gedung dan sarana prasarana berjalan lancar. MenPAN-RB Rini Widyantini, yang telah menyusun regulasi terkait penempatan guru dan tenaga kependidikan. Mensesneg Prasetyo Hadi yang memfasilitasi penyusunan regulasi yang diperlukan serta turut mengoordinasikan lintas sektor.

Selain itu Kepala BPS Amalia Widyasanti, yang memastikan proses rekrutmen siswa berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional.

"Serta Seskab, yang ditugaskan Presiden untuk mengawal langsung pelaksanaan program di lapangan," pungkasnya.