Kaesang Pastikan PSI Kaji Usulan Cak Imin soal Kepala Daerah Dipilih DPRD 

"Tetapi PKB bertekad tujuannya hanya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan demokrasi. Apalagi ada isu, belum putus di DPR, pemisahan pilkada dan pemilihan umum, dari keputusan itu yang disetujui rekan-rekan penundaan pemilu DPRD saja. Yang laik tidak setuju," kata dia.

"Kita berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif, bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran," tandas Cak Imin.

Pilkada melalui DPRD adalah wacana yang kembali mencuat di Indonesia, di mana kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan langsung oleh rakyat.

Sistem ini pernah digunakan sebelum tahun 2005, dan kini diusulkan kembali oleh beberapa tokoh politik seperti Muhaimin Iskandar (PKB).

Alasan Wacana Ini Muncul Lagi

• Efisiensi biaya politik: Pilkada langsung dianggap terlalu mahal dan menyita anggaran negara
• Mengurangi konflik horizontal: Pilkada langsung sering memicu ketegangan antarwarga dan polarisasi
• Mempercepat pembangunan: Proses politik yang panjang dinilai menghambat konsolidasi pemerintahan