Kaesang Pastikan PSI Kaji Usulan Cak Imin soal Kepala Daerah Dipilih DPRD 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep merespons  usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung melalui Pilkada.

Kepala daerah adalah pemimpin tertinggi di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia.

Baca juga: Wacana Evaluasi Pilkada, Model Asimetris Diusulkan Untuk Efisiensi dan Hindari Konflik Horisontal

Dia menyebut akan mengkaji sistem Pilkada, yang berdampak baik bagi kepentingan masyarakat. 

“Kami harus melakukan kajian terlebih dahulu, yang baik untuk masyarakat itu yang mana. Bukan buat partai, tapi buat masyarakat,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Dia menegaskan bahwa PSI akan mendukung apapun sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan nantinya, selama berdampak baik untuk masyarakat.

Oleh karena itu, putra bungsu Jokowi tersebut menekankan bahwa PSI akan terlebih dahulu melakukan kajian internal terhadap sistem pemilihan kepala daerah, sebelumnya menentukan sikap resmi. 

“Sebenarnya dengan cara apapun, entah itu langsung ataupun tidak langsung melalui DPRD. Ini kan tingkat gubernur ya, gubernur dengan wali kota maupun bupati. Selama itu baik untuk masyarakat luas. Kami pasti mendukung,” pungkasnya.

DPRD adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DPRD ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dan anggotanya dipilih melalui pemilihan umum oleh masyarakat.

Baca juga: Penghapusan Pilkada Langsung Dinilai Tak akan Menghentikan Politik Uang

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukung wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemilu tidak langsung. Hal itu dikatakan Cak Imin di depan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Hari Lahir ke-27 PKB.

Awalnya, Cak Imin melaporkan ke Prabowo soal langkah yang sudah dilakukan PKB soal penyempurnaan tata kelola politik nasional.

"Perlu dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percebatan pembangunan nasional. Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada bapak preiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan mudaratnya," kata Cak Imin di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025). 

Cak Imin menjelaskan bahwa beberapa kepala daerah melakukan konsolidasi politik yang lamban.

"Akibat proses politik yang terlalu panjang. Kalau tidak ditunjuk pusat, minimal pilkada, maksimal dipilih DPRD di seluruh tanah air," katanya.

Namun, Cak Imin mengaku usulan ini menantang karena banyak terjadi penolakan.

"Tetapi PKB bertekad tujuannya hanya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan demokrasi. Apalagi ada isu, belum putus di DPR, pemisahan pilkada dan pemilihan umum, dari keputusan itu yang disetujui rekan-rekan penundaan pemilu DPRD saja. Yang laik tidak setuju," kata dia.

"Kita berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif, bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran," tandas Cak Imin.

Pilkada melalui DPRD adalah wacana yang kembali mencuat di Indonesia, di mana kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan langsung oleh rakyat.

Sistem ini pernah digunakan sebelum tahun 2005, dan kini diusulkan kembali oleh beberapa tokoh politik seperti Muhaimin Iskandar (PKB).

Alasan Wacana Ini Muncul Lagi

• Efisiensi biaya politik: Pilkada langsung dianggap terlalu mahal dan menyita anggaran negara
• Mengurangi konflik horizontal: Pilkada langsung sering memicu ketegangan antarwarga dan polarisasi
• Mempercepat pembangunan: Proses politik yang panjang dinilai menghambat konsolidasi pemerintahan