Heru Cipto Nugroho Minta Pemerintah Fokus Pemberantasan Korupsi dan Kemudahan Kredit UMKM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sosial, politik, dan budaya sekaligus ahli di bidang asuransi penjaminan Heru Cipto Nugroho yang akrab disapa Heru CN, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto di bidang hukum dan ekonomi. 

Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo sejauh ini sudah baik, namun perlu dilaksanakan dengan lebih konsisten dan serius. 

Politisi senior PAN ini mengatakan, tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, dan percepatan teknologi, untuk itu dirinya meminta Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kembali pada nilai-nilai hukum dasar yang tercantum dalam UUD 1945.

“Kepemimpinan Presiden Prabowo sangat menekankan prinsip Ekonomi Pancasila yang dirancang untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Heru CN.

Baca juga: MARAK Indonesia Desak Kejagung Tuntaskan Kasus Korupsi Impor Gula Secara Transparan

Namun, menurutnya, implementasi kebijakan di bidang hukum masih belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Contohnya, kasus pagar laut di Tangerang, Bekasi, dan beberapa kota lainnya sudah mendapat perhatian serius dari pemerintah, termasuk pelarangan dan pemberhentian pembangunan pagar laut.

Sayangnya, kelanjutan proses hukum atas kasus ini belum jelas, sehingga masyarakat menilai kasus tersebut jalan di tempat.

"Kasus-kasus tersebut hanya ramai di media pada awalnya, kemudian menghilang tanpa kejelasan lanjutan hukum,” kata Heru.

Sebagai solusi, Heru menegaskan pentingnya Presiden Prabowo untuk lebih serius dan konsisten dalam pemberantasan korupsi besar yang merugikan negara triliunan rupiah.

“Presiden harus berani menuntaskan hingga ke akar-akarnya,” katanya.

Sementara di bidang ekonomi, Heru juga menyoroti perlunya keseriusan dan konsistensi. 

Masyarakat, terutama pelaku usaha jasa dan kontraktor, masih menghadapi kendala tender yang belum terealisasi karena anggaran yang belum tersedia. Hal ini diduga terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

“Saya akui program koperasi yang digagas Presiden sangat baik, tapi realisasinya masih terhambat modal dan birokrasi yang rumit. Bank yang memberi kredit UMKM juga menerapkan syarat yang memberatkan,” jelasnya.

Heru mengusulkan agar pemerintah memberikan kemudahan akses kredit bagi usaha kecil dan UMKM agar dapat berkembang lebih cepat.

Baca juga: 3 Kasus ASN Tewas dengan Kondisi Tak Wajar: Terbaru, Diplomat Muda Arya Daru Pangayunan

“Banyak kendala terjadi karena Presiden terlalu mudah memberikan jabatan sehingga kementerian bertambah banyak dan birokrasi menjadi rumit. Hal ini justru menambah beban biaya bagi masyarakat ekonomi kecil,” pungkasnya.

Diketahui, Heru CN dikenal sebagai figur yang gigih dalam memperjuangkan aspirasi politik dan pembangunan daerah, serta aktif menjalin komunikasi lintas partai demi kontribusi nyata bagi masyarakat.