Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Rizal Fadillah: Hari Ini Jadi Bukti Sejarah Menuju Pembuktian

Yakup mengatakan, sejak awal pihaknya keberatan dengan gelar perkara khusus di tahap penyelidikan.

“Sejak awal sebenarnya kami sudah menyampaikan keberatan akan proses ini, karena gelar perkara khusus pada saat penyelidikan itu tidak diatur dan tidak berdasar hukum,” katanya di Gedung Bareskrim Polri.

Namun, mereka memilih tetap datang untuk memenuhi undangan Polri. 

“Kami sangat menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Mabes Polri, sehingga kami hadir hari ini untuk mengikuti prosesnya,” ungkapnya.

Menurutnya, agenda hari ini adalah kesempatan penyelidikan untuk menjelaskan proses penyelidikan yang telah dilakukan, bukan untuk menganalisis kembali ijazah Jokowi yang dipermasalahkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Ia berharap, setelah gelar perkara khusus selesai, semua pihak dapat menerima hasilnya, dan ijazah Jokowi tak lagi dipertanyakan keasliannya.

Baca juga: Gelar Perkara Dugaan Ijazah Palsu Jokowi di Bareskrim Polri, Sosok Ini Sebut Bakal Jadi Sejarah Baru

Diketahui, Polri sempat menunda gelar perkara khusus soal kasus ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya pada Kamis (3/7/2025).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyebut penundaan gelar perkara khusus ini atas permohonan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) melalui aduan masyarakat (Dumas). 

Bareskrim menindaklanjutinya dengan mengundang pihak pendumas dan terdumas pada 30 Juni 2025.

“Tanggal 2 Juli kemarin itu TPUA membuat surat perihal permohonan nama-nama untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus yang memohon penjadwalan ulang gelar perkara khusus sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dimaksud,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

Atas permintaan itu, kata Trunoyudo, penyidik akhirnya menunda jadwal gelar perkara khusus.

Sejumlah orang pun diundang dalam agenda gelar perkara khusus tersebut, di antaranya dari Komnas HAM, DPR RI, pakar telematika, Roy Suryo hingga Rismon Hasiholan.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reynas Abdila)