Menteri Dody Hanggodo Akui Belum Bisa Jaga Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum RI (PU) Dody Hanggodo mengakui belum mampu menjaga integritas di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pernyataan itu disampaikan Dody kala membahas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara dan Bangka Belitung.

Perkara di Sumatera Utara terkait masalah pembangunan jalan dan melibatkan Dinas PUPR di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.

Sementara perkara kedua adalah dugaan korupsi di Balai Besar Sungai Wilayah Bangka Belitung (Babel).

Atas kedua kasus tersebut, Dody menyampaikan apresiasinya kepada aparat penegak hukum (APH).

"Terkait dua hal tersebut, seperti yang pernah saya sampaikan di press conference sebelumnya, saya harus mengucapkan terima kasih sejujurnya kepada para aparat penegak hukum, apakah itu KPK, apakah itu jaksa dan polisi," kata Dody saat jumpa pers di kantor Kementerian PU RI, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Atas kondisi tersebut, Dody mengakui pihaknya sejauh ini memang belum maksimal menjaga integritas sebagai penyelenggara negara.

"Karena harus saya akui bahwa kami hari ini masih belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami," ucap dia.

Menurut dia, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nilai Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada di atas 6.

"Hanya bantuan dari para aparat penegak hukum sangat-sangat yang diperlukan agar kualitas daripada pekerjaan infrastruktur apapun yang dikerjakan itu benar-benar terjaga," ucap dia.

"Dan ujung-ujungnya adalah ICOR itu benar-benar bisa di bawah 6," tandas Dody.

Sebelumnya Dody menyatakan pihaknya tengah mendalami dugaan perkara korupsi di Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung (Babel).

Menurut dia, perkara tersebut telah menyebabkan kebocoran anggaran negara melalui Kementerian PU sebanyak lebih dari 40 persen.

"Sebagai tambahan baru, di luar operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Sumatera Utara beberapa saat lalu, kami juga sedang mencermati proses hukum yang sudah berjalan pada balai besar wilayah sungai di Bangka Belitung," kata Dody.

"Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen," sambungnya.

Perkara yang terjadi di Bangka Belitung itu kata Dody, tidak sejalan dengan apa yang cita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di mana seharusnya, setiap Kementerian yang berada di Kabinet Merah Putih menerapkan efisiensi anggaran.

"Bentuknya ini menunjukkan bahwa prediksi dari almarhum Sumitro, prediksi Pak Prabowo itu sudah tepat. Bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran," ucap dia.

Atas perkara tersebut, Dody menyatakan tingkat atau angka Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di atas 6.

ICOR adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara.

"Dan itulah sebabnya, salah satu sebab kenapa kemudian Icor Negara menjadi lebih dari 6," ucap dia.

Dody juga turut menyinggung perkara tangkap tangan KPK di Sumatera Utara atas dugaan korupsi proyek pembangunan jalan.

Kata dia, sejauh ini Kementerian PU telah menonaktifkan sebanyak 6 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Karena masalah-masalah ini di Sumatera Utara dan Bangka Belitung, kami saat-saat ini telah menonaktifkan sementara para ASN yang sudah ditersangkakan," kata Dody.

"Ada 5 orang dari Sumatera Utara dan 1 orang di Bangka Belitung. Tidak hanya menonaktifkan tersangka tapi juga kami mengganti semua pejabat di atasnya," sambung dia.

Keputusan penonaktifan tersebut kata dia, semata-mata untuk menjaga agar proses hukum berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya, dan tidak perlu ada hal yang ditutupi.