Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak Jika Brasil Bawa Kasus Juliana Marins ke Pengadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu terkait adanya ancaman gugatan yang dilayangkan oleh Brasil kepada Indonesia atas meninggalnya pendaki Juliana Marins di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Puan mengatakan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan wisata.

Sehingga, menurut Puan, penjaminan keselamatan jangan hanya jadi slogan.

"Keselamatan wisatawan, terlebih mereka yang datang dari luar negeri, bukanlah sekadar slogan yang bisa dipakai sebagai jargon semata. Ini adalah tanggung jawab nyata yang harus dijaga dengan dukungan sumber daya manusia terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan," kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (4/7/2025).

Seperti diketahui, Brasil berencana menempuh jalur hukum jika hasil autopsi lanjutan mendiang Juliana Marins menunjukkan ada kelalaian yang menyebabkan perempuan 26 tahun itu meninggal dunia. 

Diketahui, Juliana meninggal dunia usai terjatuh saat mendaki pada 21 Juni lalu dan baru berhasil dievaluasi oleh Tim SAR setelah 4 hari karena didapati kendala.

Advokat HAM dari Kantor Federal Pembela Publik Brasil (Federal Public Defender's Office/DPU), Taisa Bittencourt menuturkan, otoritas Brasil tengah melakukan autopsi ulang kepada Juliana setelah mendapat permintaan dari pihak keluarga.

Hasil autopsi ini disebut, akan menentukan apakah otoritas Brasil akan mengajukan penyelidikan internasional atas kematian Marins atau tidak.

Menurut Puan, seluruh publik termasuk keluarga dari Juliana memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang akuntabel atas hasil autopsi tersebut.

"Keluarga korban dan publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan akuntabel, agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional," ucap dia.

Terkait kemungkinan gugatan Brasil kepada Indonesia, Puan menegaskan kalau DPR akan meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Karena itu merupakan ranah eksekutif, kami akan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang perlu dalam menyikapi permasalahan ini," jelas Puan.

Sebagai langkah evaluasi terhadap insiden ini, Ketua DPP PDIP itu lantas meminta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Pemda NTB memperkuat standar operasional prosedur (SOP) serta meningkatkan pelatihan pemandu dan petugas SAR. 

Selain itu ketersediaan alat dan teknologi yang mendukung evakuasi di kawasan pegunungan juga perlu disediakan.

"Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya demi melindungi nyawa manusia, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman," tegas Puan.