Menko Yusril: Pemerintah Belum Terima Nota Diplomatik dari Brasil Terkait Kematian Juliana Marins

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menko Polkam Budi Gunawan dan Menlu Sugiono dalam menyikapi insiden kematian Juliana Marins di Gunung Rinjani, NTB, 26 Juni yang lalu.

Dari hasil koordinasi, Pemerintah Indonesia kata Yusril memastikan belum pernah menerima surat atau nota diplomatik apapun dari Pemerintah Brasil yang mempertanyakan insiden kematian Juliana Marins.

"Yang bersuara lantang atas insiden kematian Juliana Marins ini adalah Pembela HAM dari The Federal Public Defender's Office of Brasil (FPDO), sebuah lembaga independen negara seperti Komnas HAM di sini, yang menangani advokasi atas laporan kasus-kasus pelanggaran  HAM di Brasil", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Yusril mengatakan Pemerintah RI menyimak dengan seksama berbagai statemen yang dikemukakan lembaga tersebut, termasuk ancaman mereka untuk membawa insiden kematian ini ke ranah hukum internasional.

Bahkan disebut-sebut akan menuntut Pemerintah RI ke Inter American Commission on Human Rights.

"Pemerintah RI bukanlah pihak dalam konvensi maupun anggota dari komisi tersebut. Setiap upaya untuk membawa negara kita ke sebuah forum internasional apapun, bahkan termasuk lembaga peradilan seperti International Court of Justice (ICJ) ataupun International Criminal Court (ICC) di Den Haag tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kita menjadi pihak dalam konvensi atau statutanya, dan kita setuju lebih dahulu untuk membawa sebuah kasus ke badan itu. Itu adalah prinsip dalam hukum dan tata krama internasional," tutur Yusril.

Menko Yusril menambahkan, Pemerintah RI telah dan tetap akan bersikap terbuka untuk mengungkapkan semua fakta sekitar insiden kematian Juliana Marins ini. Aparat penegak hukum juga telah dan sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan apakah ada unsur kelalaian dari pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pendakian gunung di Gunung Rinjani, seperti biro perjalanan, pemandu wisata, otoritas yang mengelola Taman Nasional Rinjani dan petugas Badan SAR sehingga Juliana Marins terjatuh dan meninggal serta upaya pertolongan dan evakuasinya.

Penyelidikan juga dapat menyisir apakah proses percarian, pertolongan dan evakuasi telah dilakukan sesuai protap yang benar di tengah medan yang sulit dan cuaca ekstrem.

"Pemerintah RI terbuka jika sekiranya Pemerintah Brasil ingin melakukan investigasi bersama atau joint investigation atas insiden kematian Juliana Marins ini agar hasilnya dapat diungkapkan secara terbuka baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Brasil," ujarnya.

Menurut Yusril, pembentukan tim penyelidik bersama ini lebih relevan dilakukan untuk mengungkapkan fakta secara jujur dan adil untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, daripada berwacana membawa kasus ini ke forum hukum internasional berdasarkan dugaan-dugaan belaka tanpa dasar penyelidikan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Hubungan baik dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brasil harus tetap dijaga dan tidak boleh terganggu dengan insiden kematian Juliana Marins ini," pungkas Yusril.

Meninggalnya Juliana menimbulkan pro kontra di media sosial. Kematian Juliana berimbas terhadap perang rating yang dilakukan netizen Brasil dan Indonesia.

Usai banyak warganet Brasil yang memberi rating jelek Gunung Rinjani di Google Maps.
Netizen Indonesia turut memberi rating buruk di Hutan Amazon.

Sebelumnya jenazah Juliana, pendaki asal Brasilyang ditemukan tewas usai jatuh di Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia, akhirnya tiba di São Paulo, Brasil, pada Selasa (1/10/2025).

Namun kedatangan jenazah bukan akhir dari cerita tragis ini. Justru menjadi awal dari upaya keluarga untuk mencari kebenaran