Fadli menyebut, apabila para pelaku sudah terungkap, maka seharusnya diproses hukum.

"Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan," ujar Fadli.

"Apalagi ada dukungan dengan hukum dan memang orang-orang perpetator ini, orang-orang pelaku, yang semacam itu sampai sekarang pun saya kira harusnya bisa dihukum kalau misalnya memang bisa ditelusuri kelompoknya, pelakunya," jelasnya.

"Kan, masalahnya itu belum menjadi sebuah fakta hukum. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada maksud-maksud lain dan tidak sama sekali mengucilkan atau mereduksi, apalagi menegasikannya gitu," tambahnya.

Baca juga: Eks TGPF Ungkap Fakta Pemerkosaan 1998: Mencekam, Korban Trauma, Pertemuan Kostrad Disorot

Diksi 'Massal'

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja ini, Fadli Zon juga menegaskan bahwa diksi massal identik dengan terstruktur dan sistematis.

Ia menyebut bahwa soal kekerasan seksual massal yang ramai di media merupakan pendapat pribadinya.

"Soal penulisan sejarah itu pendapat saya pribadi soal diksi massal itu, kenapa? Massal itu sangat identik dengan terstruktur dan sistematis," ucap Fadli.

Ia mengklaim tidak menegasikan kekerasan seksual pada konflik 1998. Namun, menurutnya, perbedaan pendapat dalam sebuah forum merupakan hal yang wajar.

"Saya kira perbedaan-perbedaan pendapat mungkin di dalam forum yang lain bukan saya sebagai Menteri Kebudayaan," katanya.

"Saya siap sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang peneliti untuk mendiskusikan ini dan sangat terbuka," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)