Ijazah Jokowi
Polemik Ijazah Jokowi, Pengamat Politik: Upaya Mendiskreditkan Kredibilitas, Ada Kaitan Pemilu 2029
Pengamat politik Adi Prayitno menduga, keabsahan ijazah Jokowi yang terus-menerus dipersoalkan kemungkinan berkaitan dengan Pemilu 2029.
Penulis:
Rizkianingtyas Tiarasari
Editor:
Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, menilai polemik keabsahan ijazah merupakan puncak dari ketidakpuasan sejumlah pihak selama dua periode Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat.
Hal ini disampaikan Adi dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Rabu (25/6/2025).
"Secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya," kata Adi.
"Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi," tambahnya.
Menurut Adi, polemik ijazah bisa menjadi celah untuk menyerang balik persona Jokowi.
"Jadi, ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi presiden, mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah," jelasnya.
Adi Prayitno juga menilai, polemik ijazah ini merupakan bagian dari upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi.
"Menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden," ujar Adi.
"Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini, yang mempertanyakan persoalan ijazah itu ingin ditunjukkan, presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya," lanjutnya.
"Jadi reputasi kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang, dalam tanda kutip ya, ingin ditunjukkan kepada publik tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya," papar Adi.
Lebih lanjut, Adi memperkirakan ijazah Jokowi yang terus-menerus dipersoalkan kemungkinan berkaitan dengan Pemilihan Umum atau Pemilu 2029 yang akan datang.
Baca juga: PSI Tetap Beri Jokowi Karpet Merah jika Ingin Gabung, meski Tak Jadi Daftar Calon Ketum
"Nah, saya menduga jangan-jangan ini ada kaitan jangan 2029 loh," ujar Adi.
"Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya, ini seakan-akan tidak terjadi secara simultan, tapi memang ini sangat kuat sekali, baik di medsos ataupun di media-media mainstream," imbuhnya.
"Itu menunjukkan bahwa setiap isu apa pun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan, pasti ada sesuatu yang by design dan kepentingannya tentu kita tidak tahu," lanjutnya.
"Tapi, saya menduga, jangan-jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang," tandasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.