Sejarawan Tak Setuju Jika Penulisan Ulang Sejarah RI Cuma Tunjukkan Hal Baik Saja: Nggak Ada Gunanya

TRIBUNNEWS.COM - Sejarawan, Anhar Gonggong, menyatakan tidak setuju jika penulisan ulang sejarah Indonesia hanya menunjukkan hal-hal positif saja.

Pasalnya, menurut Anhar, pada masa pemerintahan orde baru itu banyak hal negatif juga yang terjadi.

Untuk diketahui, pemerintahan orde baru dikenal dengan sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berlangsung secara sistematis tanpa ada upaya serius hingga kini untuk memberikan keadilan kepada para korban.

"Saya kira kalau dia melakukan itu, salah besar. Karena bagaimanapun juga, persoalan Orde Baru yang kemudian diruntuhkan oleh reformasi, apa yang dilakukan selama Orde Baru itu kan banyak sekali hal-hal yang positif dan negatif," ujar Anhar, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (19/6/2025).

Apabila penulisan ulang sejarah itu hanya mau menunjukkan masa orde baru yang baik-baik saja, maka menurut Anhar, hal tersebut salah.

Bahkan, dia mengklaim penulisan ulang sejarah itu tidak akan ada gunanya.

"Jadi menurut saya, kalau sampai dia mau menulis dan mau menjadikan Orde Baru seakan-akan hanya baiknya saja, ya salah, nggak ada gunanya nulis, karena sudah banyak kok penelitian yang melakukan tentang itu," ungkapnya.

Anhar kemudian menyinggung mengenai wawancara yang mungkin akan dilakukan kepada tokoh-tokoh untuk kepentingan penulisan ulang sejarah ini.

"Pertanyaannya sederhana, bagaimana mereka menempatkan orang-orang yang sekarang, yang dulu adalah orang di sana pada waktu itu. Nah ini kan suatu persoalan."

"Bagaimana dia mau wawancara, lalu bagaimana dia menyeleksi apakah wawancara itu benar atau tidak, kan itu persoalan metode, itu yang harus juga dipikirkan mereka," jelas Anhar.

Karena alasan itu juga, Anhar tidak sepakat jika penulisan ulang sejarah hanya menunjukkan sisi positifnya saja.

Baca juga: Bicara soal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Sejarawan Singgung Pelanggaran HAM 1998 Tak Disebut

Anhar juga mengatakan bahwa hal itu bisa jadi merugikan negara juga.

"Oleh karena itu, saya tidak sepakat kalau hanya mau menunjukkan yang baik-baik saja, nggak ada gunanya menulis, merugikan negara," katanya.

Fadli Zon Sebut Penulisan Ulang Sejarah Kedepankan Tone Positif

Sebelumnya, Fadli Zon meyakini, penulisan ulang sejarah nasional Indonesia bakal selesai dan dirilis pada tahun 2025 ini.

Dimungkinkan pada perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, bangsa ini sudah memiliki tulisan terkait dengan sejarah nasional yang baru.