Pengamat Sebut APBN 2025 Prioritaskan Pendidikan, Gizi Anak, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus memaksimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan fungsi negara. 

Pada tahun 2025, APBN disusun dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 

APBN 2025 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, sementara belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun. Hingga akhir April 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp546,8 triliun atau sekitar 20,2 persen dari total pagu anggaran. 

Kebijakan fiskal tahun ini diarahkan untuk terus mendukung program-program prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pengurangan angka kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing. 

Belanja negara dalam APBN 2025 dirancang agar mampu menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam program Asta Cita. Dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar pada 23 Mei 2025, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan perkembangan terkini terkait realisasi belanja negara. 

“Belanja kementerian dan lembaga tercatat sebesar Rp253,6 triliun atau 21,9?ri total anggaran, yang mencakup pengeluaran untuk gaji pegawai, barang, serta bantuan sosial. Khusus untuk bantuan sosial, saat ini sedang dilakukan validasi melalui data sosial ekonomi nasional tunggal,” ungkap Suahasil. 

Sementara itu, untuk belanja di luar kementerian/lembaga, tercatat sebesar Rp293,1 triliun. Jumlah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelangsungan berbagai program prioritas nasional dan memastikan manfaat APBN dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Baca juga: Bantuan Subsidi Upah Siap Disalurkan, Pengamat: Efektif Jaga Daya Beli Masyarakat

Prioritaskan Pendidikan dan Makan Bergizi Gratis 

Sektor pendidikan dan makan bergizi gratis menjadi fokus utama bagi investasi pemerintah dalam membangun fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Upaya ini tidak hanya berfokus pada akses pendidikan yang berkualitas, tetapi juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti asupan gizi yang cukup bagi anak-anak dan ibu hamil. 

Salah satu program unggulan yang menjadi prioritas adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar dan menengah, guna mendukung tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dan produktif. 

Pemerintah pun menaruh harapan besar bahwa intervensi gizi sejak dini dapat menjadi pijakan penting dalam menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. 

Selain menambah asupan nutrisi, program MBG juga diharapkan mampu meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, menekan angka putus sekolah, serta mendorong prestasi akademik yang lebih baik. Dengan kondisi fisik yang sehat dan lingkungan belajar yang mendukung, kualitas pendidikan nasional pun diyakini akan ikut terdongkrak. 

Per 21 Mei 2025, program ini telah menjangkau hampir 4 juta penerima manfaat, mencakup anak-anak sekolah dan ibu hamil, melalui 1.368 Dapur Umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. 

Pemerintah bahkan menaikkan target penerima manfaat dari sebelumnya 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang pada kuartal IV tahun 2025, yang akan dilayani oleh 32 ribu SPPG. 

“Kita harap 82,9 juta penerima manfaat bisa mulai menerima layanan di kuartal IV, tergantung pada bulan pelaksanaannya. Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Gizi Nasional juga telah menyebutkan di DPR untuk kebutuhan anggaran di APBN, kami tetap mensiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV 2025,” jelas Suahasil. 

Di sisi lain, pemerintah juga menggenjot pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan. Hingga April 2025, dana sebesar Rp2 triliun telah direalisasikan untuk pembangunan empat SMA Unggul Garuda, yang saat ini masih dalam tahap awal konstruksi dan groundbreaking. Program ini juga didukung oleh rencana pengembangan dana abadi sebagai bentuk keberlanjutan pendanaan. 

“Sekolah rakyat juga sudah mulai dianggarkan. Di tahap 1 untuk melakukan renovasi di 65 lokasi dianggarkan Rp396 miliar sudah mulai berjalan dan dengan harapan akan mulai menerima siswa pada tahun ajaran baru,” ujar Suahasil. 

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyatakan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan empat SMA Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, dan revitalisasi sekolah merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini menjadi standar baru dalam pendidikan nasional yang perlu diiringi dengan implementasi yang efisien, transparan, dan tepat sasaran. 

Josua menambahkan, dari perspektif pembangunan SDM, investasi besar dalam sektor pendidikan seperti ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak jangka panjang. Ia menekankan bahwa pembangunan ini bisa menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi unggul di masa depan jika dijalankan dengan baik.

“Pendidikan yang difasilitasi seperti ini berperan penting dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten dan adaptif terhadap tantangan pasar kerja industri modern, meningkatkan daya saing nasional, serta menurunkan angka pengangguran melalui keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan,” ujar Josua. 

Untuk diketahui, renovasi tahap kedua akan mencakup 85 sekolah dengan 45 lokasi dibangun tahun ini dan sisanya 40 lokasi pada 2026, tergantung kesiapan anggaran. 

Kemudian, pemerintah juga menjalankan Program Revitalisasi Sekolah secara masif. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp16,97 triliun untuk mendukung 10.440 satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, Kementerian PUPR juga menggelontorkan Rp2,52 triliun untuk pengadaan fasilitas pendidikan di 2.120 madrasah. 

Menurut Josua, agar program ini tidak hanya berhasil secara fisik tetapi juga signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah perlu memprioritaskan aspek non-fisik, seperti pelatihan intensif guru, kurikulum, berbasis kompetensi, serta pengembangan soft skill siswa. 

“Penting juga untuk memastikan bahwa metode evaluasi hasil pembelajaran dilakukan secara reguler dan transparan, sehingga dapat terus memperbaiki mutu pendidikan yang diberikan,” kata Josua. 

Baca juga: Akses Merata dan Tepat Sasaran, Program Cek Kesehatan Gratis Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Cek Kesehatan Gratis untuk Jutaan Warga 

Tak hanya di sektor pendidikan, pemerintah juga terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu program unggulan yang menjadi prioritas di tahun 2025 adalah pemeriksaan kesehatan gratis, yang merupakan bagian dari upaya quick win Presiden Prabowo di sektor kesehatan. 

Hingga 30 April 2025, anggaran kesehatan yang telah direalisasikan mencapai Rp47,6 triliun atau sekitar 21,8?ri total pagu APBN 2025. Anggaran ini dialokasikan untuk sejumlah program strategis, termasuk deteksi dini penyakit kronis, penanggulangan TBC, serta peningkatan kapasitas rumah sakit daerah dari kelas D atau pratama menjadi kelas C. 

Program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai pada Februari 2025, dan dirancang untuk memberikan layanan skrining kesehatan tanpa biaya, baik bagi peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum terdaftar. Layanan ini juga tersedia di 9.346 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Hingga akhir April, tercatat lebih dari 4,2 juta warga telah mengikuti pemeriksaan gratis ini. Fokus pemeriksaan mencakup sejumlah penyakit serius seperti jantung, stroke, kanker, TBC, serta gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. 

“Program ini mulai berjalan sejak Februari, dan kita lihat ada peningkatan kunjungan dari bulan ke bulan. Kami berharap layanan ini dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Suahasil. 

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menjelaskan, dengan cakupan luas hingga mencapai lebih dari 9.000 puskesmas di seluruh Indonesia, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) ini berpotensi sangat besar dalam mengurangi kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 

“Dengan akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, penduduk pedesaan dapat memperoleh layanan yang sebelumnya terbatas. Secara ekonomi, hal ini akan mengurangi disparitas regional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” jelas Josua. 

Program ini juga memiliki skema “Cek Kesehatan Ulang Tahun”, di mana masyarakat bisa mendapatkan layanan pemeriksaan gratis pada hari ulang tahun mereka hingga 30 hari setelahnya. Skema ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara preventif. 

Dengan akses kesehatan tanpa biaya, program ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah dalam mendorong layanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Langkah ini juga sejalan dengan visi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. 

Dalam konteks tekanan ekonomi global dan domestik yang masih berlangsung akibat konflik geopolitik serta ketidakpastian arah kebijakan moneter global, Josua menilai bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dinilai sebagai langkah kebijakan yang tepat sasaran. 

“Program ini secara langsung menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok usia produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain menjaga daya tahan dan produktivitas masyarakat, program ini juga dipandang mampu mengurangi potensi beban fiskal di masa depan akibat biaya pengobatan penyakit kronis yang tinggi jika tidak terdeteksi sejak dini,” jelas Josua. 

Belanja pemerintah di sektor kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga produktivitas tenaga kerja. 

Josua Pardede menilai bahwa investasi kesehatan merupakan langkah strategis jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, karena daya saing negara sangat ditentukan oleh kualitas kesehatan penduduknya.

Melalui program seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah dinilai aktif mendorong kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terutama lewat pendekatan preventif seperti deteksi dini penyakit kronis yang lebih efisien secara biaya. 

Josua menekankan pentingnya pendanaan berkelanjutan melalui APBN, integrasi dengan JKN, serta pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta juga diperlukan untuk menjamin layanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Untuk memastikan keberlanjutan program seperti CKG ini, Josua mengatakan, pemerintah perlu untuk mengadopsi strategi yang mencakup penguatan pendanaan melalui mekanisme yang lebih permanen dalam APBN, integrasi program ini dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan optimalisasi peran teknologi digital dalam mendukung layanan kesehatan preventif. 

Dengan begitu, kebijakan program CKG yang dijalankan pemerintah bisa cukup tepat dalam konteks ekonomi saat ini, dan memiliki potensi besar dalam memberikan dampak positif jangka panjang, serta secara efektif mendukung ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global. 

Baca juga: Anggaran Program Prioritas Pendidikan Berpotensi Ciptakan Multiplier Effect untuk Ekonomi Daerah