Fadli Zon Sangkal Pemerkosaan Massal 1998, DPR: Memanipulasi Sejarah Sama Saja Membohongi Bangsa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengkritisi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal adanya pemerkosaan massal pada Mei 1998.

Andreas menegaskan, sejarah harus ditulis berdasarkan fakta, bukan disesuaikan dengan kepentingan politik sesaat.

Baca juga: Koalisi Perempuan Respons Klaim Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 1998: Luka Korban Berlipat Ganda

"Polemik soal penulisan sejarah yang faktual dan objektif penting untuk menjadi pelajaran bangsa ini untuk belajar dari sejarah. Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, begitu kata Bung Karno. Forgive but not forget, kata Nelson Mandela," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Senin (16/6/2025).

Menurut Andreas, pernyataan tokoh-tokoh dunia tersebut mencerminkan pentingnya kejujuran dalam menulis sejarah, termasuk peristiwa pahit yang pernah terjadi.

Baca juga: Usman Hamid Respons Klaim Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 1998 Tak Ada Buktinya: Kekeliruan Fatal

"Memanipulasi, menutup-nutupi peristiwa sejarah hari ini sama saja dengan membohongi diri, membohongi bangsa," ujarnya.

Lebih jauh, Andreas menolak gagasan bahwa fakta sejarah bisa diabaikan demi alasan persatuan nasional.

"Tidak ada manfaatnya kalau buku sejarah ditulis untuk membangun persatuan tetapi menutupi fakta sejarah yang penting," ucapnya.

"Karena justru ini akan menimbulkan kecurigaan dan luka yang tidak terobati dan akan membusuk dalam perjalanan waktu," tegas Andreas.

Sebelumnya, Fadli Zon memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. 

Fadli menilai bahwa istilah “perkosaan massal” membutuhkan verifikasi fakta yang lebih kuat.

"Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini," kata Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

"Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998," ujarnya menambahkan.

Menurut Fadli, kerusuhan pada masa itu memang menyimpan banyak bentuk kejahatan, tetapi labelisasi “massal” terhadap kekerasan seksual harus digunakan dengan sangat hati-hati.

"Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik," ungkapnya. 

Dia menyebut laporan investigatif dari media maupun dokumen resmi saat itu tidak menyajikan data yang cukup kuat.