2 Temuan KPK soal Tata Kelola dan Ekspor Nikel: Potensi Rawan dari Hulu ke Hilir, Masalah Legalitas

TRIBUNNEWS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan dua temuannya dari hasil kajian terhadap tata kelola dan ekspor nikel selama 2023.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan temuan pertama adalah soal adanya potensi kerawanan terkait tata kelola nikel.

Menurut KPK, potensi kerawanan itu terjadi mulai dari hulu hingga ke hilir.

Budi menjelaskan, hal itu terkait perizinan yang tak sesuai undang-undang hingga jaminan reklamasi dari perusahaan tambang yang tak memadai.

"Di antaranya adalah terkait dengan mekanisme perizinan yang tidak sesuai perundang-undangan."

"Kemudian terkait kegiatan penambangan pada kawasan hutan yang belum memiliki izin," jelas Budi dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025).

Baca juga: PT IWIP yang Disebut JATAM di Bawah Kendali China Ternyata PSN Era Jokowi, Tampung Nikel Raja Ampat

"Kemudian, pendataan atas penempatan, jaminan reklamasi, dan jaminan pascatambang, juga masih belum memadai," imbuh dia.

Temuan kedua, adalah potensi permasalahan perihal legalitas ekspor nikel.

KPK menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan yang tak hanya berkaitan dengan pengaturan serta mekanisme verifikasi, tapi juga dengan penelusuran-penelusuran teknisnya.

Atas temuan itu, Budi menuturkan, KPK telah menyiapkan beberapa rekomendasi perbaikan.

Tetapi, Budi menyebut rekomendasi itu belum bisa disampaikan.

Ia hanya memastikan rekomendasi itu disampaikan untuk mencegah korupsi.

"Tentu tujuannya adalah untuk pencegahan korupsi, sehingga kita bisa memitigasi dan mencegah ruang-ruang yang masih rawan terjadinya korupsi," pungkasnya.

IUP 4 Perusahaan Dicabut

Diketahui, aktivitas tambang nikel belakangan menjadi sorotan, terutama di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Aktivitas tambang nikel dianggap merugikan warga lokal hingga mencemari lingkungan.

Terkait hal itu, pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat.

Keempat perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pencabutan IUP keempat perusahaan itu salah satu alasannya karena melakukan aktivitas tambang di dalam area geopark yang harus dilindungi ekosistemnya.

"Secara teknis setelah kami melihat ini, sebagian masuk di kawasan Geopark dan kita juga mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah serta dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi," jelas Bahlil, Selasa (10/6/2025), dilansir Kompas.com.

Sementara itu, anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam), PT Gag Nikel, menjadi satu-satunya perusahaan yang masih diizinkan melakukan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, tepatnya di Pulau Gag.

Baca juga: Singgung Kendali China, JATAM Ungkap PT Gag Nikel di Raja Ampat Kirim Produksinya ke PT IWIP

Alasan PT Gag Nikel masih bertahan dan IUP tak dicabut, kata Bahlil, sebab perusahaan itu merupakan aset negara.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi aktivitas PT GAG NIkel agar memenuhi aspek lingkungan selama beroperasi.

"Karena itu juga adalah bagian dari aset negara, selama kita awasi betul. Arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya. Sampai dengan sekarang kami berpandangan (PT GAG) tetap akan bisa berjalan," pungkasnya.

Bareskrim Polri Bicara Kemungkinan Pidana

Terpisah, Bareskrim Polri bicara soal kemungkinan pidana dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri (Dirtipidter), Brigjen Nunung Syaifuddin, mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait kemungkinan tindak pidana itu.

Tetapi, Nunung enggan merinci hasil penyelidikan itu.

Ia hanya mengatakan pihaknya menemukan kemungkinan tindak pidana dalam aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

"Ya temuan aja," kata Nunung, dilansir Kompas TV, Kamis (12/6/2025).

Lebih lanjut, Brigjen juga hanya menegaskan, dalam kegiatan tambang sudah pasti ada kerusakan yang diakibatkannya.

Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan agar pengusaha melakukan reklamasi lahan yang mereka gunakan untuk kegiatan tambang.

"Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Tambang mana yang enggak ada kerusakan lingkungan."

 "Makanya ada aturan untuk reklamasi. Ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi," jelas Nunung.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama/Farryanida Putwiliani, Kompas.com/Firda Janati)