Pemerintah Cabut IUP Nikel di Raja Ampat, Legislator Golkar Nilai Prabowo Pulihkan Wibawa Negara

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Doni Akbar mendukung langkah tegas pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Anggota Fraksi Golkar itu menilai Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memulihkan wibawa negara dengan berpihak pada kepentingan rakyat khususnya rakyat Papua.

Baca juga: Pencabutan IUP Perusahaan Tambang di Raja Ampat Dinilai Perkuat Komitmen RI Terhadap Geopark Dunia

“Keputusan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan IUP yang bermasalah merupakan bentuk kepemimpinan visioner yang tegas dan berpihak pada kepentingan rakyat, lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya alam nasional," kata Doni dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/6/2025).

Doni menyampaikan hal tersebut merupakan langkah penting dalam penataan sektor pertambangan yang selama ini kerap menimbulkan konflik sosial dan kerusakan ekosistem yang tak tergantikan.

Empat perusahaan dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah melalui evaluasi mendalam terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di kawasan Geopark Raja Ampat.

Menurut anggota dewan dari dapil Jateng X ini, Raja Ampat adalah titik genting antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. 

Maka dari itu, ia menilai negara harus hadir dengan kepala tegak dalam menyelesaikan polemik izin usaha pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat tersebut.

Baca juga: Komnas HAM Bakal ke Raja Ampat Memastikan Dugaan Masyarakat yang Diintimidasi Akibat Tambang Nikel

“Apresiasi yang tinggi kepada pemerintah atas keputusannya dalam merevisi izin pertambangan di wilayah pulau-pulau kecil yang berada di kawasan konservasi, terutama Raja Ampat sebagai aset dunia yang perlu dijaga ke depan. Ini membuktikan bahwa negara hadir untuk rakyat terutama rakyat Papua,” kata Doni.

Tentu saja, Sebagai wakil rakyat Doni menegaskan bahwa DPR RI terutama Fraksi Partai Golkar mendukung jalannya investasi di Indonesia. Hanya saja, kata dia, tidak mengorbankan prinsip inkonstitusional dan kearifan lokal. 

“Dengan komitmen kuat seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Bahlil, saya yakin Indonesia bisa menjadi contoh negara yang tumbuh secara ekonomi, inklusif dan ramah lingkungan untuk Indonesia yang bermartabat," pungkasnya.