TNI Cetak Sejarah Rekrut 24.000 Tamtama untuk Batalyon Urusan Sipil, Kadispenad: Fungsi Tempur Jalan
Koalisi menegaskan bahwa TNI seharusnya fokus memperkuat kemampuan tempur dalam menghadapi ancaman modern dan bukan menjalankan kerja-kerja sipil
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Acos Abdul Qodir
lihat foto
Tribunnews/JEPRIMA
Prajurit TNI-Polri saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2019). Apel tersebut digelar untuk memeriksa kesiapan TNI, Polri dan komponen masyarakat dalam rangka pengamanan kampanye terbuka dan pemungutan suara Pemilu 2019. (Tribunnews/Jeprima)
“Menempatkan TNI untuk mengurusi hal-hal di luar pertahanan justru akan melemahkan TNI dan secara tidak langsung mengancam kedaulatan negara," tegas Ardi.
Koalisi yang terdiri dari berbagai lembaga seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, ELSAM, AJI Jakarta, WALHI, dan lainnya, juga mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR melakukan pengawasan ketat dan mengevaluasi kebijakan ini agar tidak menyalahi jati diri TNI sesuai amanat konstitusi.
"Karena (kebijakan ini) telah menyalahi jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai amanat konstitusi dan UU TNI," tandasnya.
Tags
TNI AD
rekrutmen tamtama
TNI Angkatan Darat
Batalyon Teritorial Pembangunan
urusan sipil
Brigjen TNI Wahyu Yudhayana
Koalisi Masyarakat Sipil
Baca Juga
| Koalisi Sipil Gugat Fadli Zon ke PTUN, Pernyataan Soal Pemerkosaan Massal 1998 Dinilai Langgar HAM |
|
|---|
| Bantah Pernyataan Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil: Affan Kurniawan Tidak Jatuh Sebelum Dilindas |
|
|---|
| TNI Masih Patroli, DPR: Keamanan Belum Stabil Sepenuhnya |
|
|---|
| Ferry Irwandi 'Dibidik' Satsiber TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Polri Tak Proses Laporan |
|
|---|
| Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Revisi UU HAM Harus Berpihak kepada Korban |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.