Kolaborasi Cendekiawan Bahas Reformasi Penerimaan Negara di Forum ISNU  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Di tengah tantangan fiskal nasional dan meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola penerimaan negara, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menggelar diskusi strategis bertajuk ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Forum ini mengangkat tema penting: Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara di Tengah Krisis dan Defisit Penerimaan Nasional.”

Acara ini menjadi ruang dialog terbuka bagi para cendekiawan lintas disiplin dan lintas iman untuk membahas tantangan dan peluang dalam reformasi tata kelola penerimaan negara.

Ketua Umum PP ISNU, Prof Dr H Kamaruddin Amin, MA, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, mendorong ISNU untuk terus hadir dalam diskursus kebijakan strategis nasional. 

Dalam sambutannya, Hery Haryanto Azumi, SAg MM MH, selaku Ketua PP ISNU, menegaskan pentingnya kolaborasi intelektual dalam menghadapi persoalan fiskal negara.

Baca juga: Perkuat Stabilitas Fiskal, Anggota Komisi XI DPR: Efisiensi Anggaran Pemerintah Langkah Strategis

Tiga narasumber utama hadir dalam forum ini antara lain adalah Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, 

Pendiri konsultan pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam SE Ak CA MSi LL.M Int Tax, serta Guru Besar Hukum Politik Perpajakan Nasional, Prof Dr Edi Slamet Irianto SH MSi. 

Ketiganya sepakat bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara sangat mendesak guna memperkuat transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan penerimaan negara.

Forum ini juga mencatat partisipasi aktif dari Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) sebagai bentuk dukungan terhadap dialog lintas iman dalam perumusan kebijakan publik. KCBI diwakili oleh Eric Fernardo, S.I.P., M.Si. (Ketua Harian DPP KCBI) dan Erwin Hartono, S.Teks., M.M. (Ketua Bidang Media & Komunikasi DPP KCBI).

Keduanya menegaskan pentingnya keterlibatan komunitas lintas agama dalam membangun tata kelola ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Diskusi ditutup dengan seruan kolaborasi antarkomunitas akademik dan keagamaan agar gagasan pembentukan Badan Penerimaan Negara tidak hanya menjadi agenda teknokratik, tetapi juga menjiwai semangat keadilan sosial dan gotong royong.

Komitmen KCBI untuk terus terlibat dalam dialog lintas iman ditegaskan sebagai bagian dari kontribusi membangun Indonesia yang lebih berkeadaban.