Kemendagri, Bappenas dan BNPB Bersinergi Kuatkan Kapasitas Daerah dalam Mitigasi Bencana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia secara geografis terletak pada persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. 

Tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia juga sangat kompleks dan beragam. 

Salah satu tantangan utama terhadap keberlanjutan pembangunan di Indonesia adalah tingginya potensi risiko bencana. 

Dikarenakan posisinya yang berada di cincin api Pasifik, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Potensi bencana ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian fisik dan ekonomi yang sangat besar sehingga menghambat laju pembangunan, serta mempengaruhi capaian-capaian yang telah diraih. 

Berdasarkan World Risk Index (WRI) tahun 2024, Indonesia menjadi negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua setelah Filipina. 

Indeks risiko bencana WRI tersebut mengkaji tingkat kebencanaan berdasarkan komponen bahaya, tingkat terpapar, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia memerlukan penataan dan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu dari berbagai pihak dan multisektoral. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia dilanda 3.472 kasus bencana alam pada 2024. 

Tingginya frekuensi kasus bencana alam menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi dan mitigasi bencana alam.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Raditya Jati mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dengan menuangkan tiga misi yang jelas dan terarah, di mana salah satunya adalah mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

“Total kejadian bencana di tahun 2024 mencapai 3.472, yang kalau kita rata-ratakan, Indonesia dilanda 10 kejadian bencana dalam satu harinya dengan risiko bencana tertinggi berasal dari kejadian bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim,” kata Raditya di acara coaching clinic bagi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia dengan tema penguatan strategi percepatan pelaksanaan SPM sub urusan bencana dan sinkronisasi unsur penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan daerah bertempat di Makassar, Rabu (11/6/2025).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang diikuti oleh perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari  17 Provinsi di kawasan Timur Indonesia, termasuk 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam menjelaskan, bahwa saat ini, Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tengah berkolaborasi aktif dalam serangkaian forum konsultasi yang krusial untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.

“Kebijakan penanggulangan bencana yang tepat, termasuk yang disebabkan oleh perubahan iklim, dinilai mampu menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 281,9 triliun hingga tahun 2024, menegaskan pentingnya integrasi adaptasi dan mitigasi risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah,” kata Medrilzam.