Calon Kapolri dari Polda Banten: Mitos atau Fakta, Peluang Rudy Heriyanto Menuju Pucuk Komando Polri

Satyalancana Dharma Nusa

Satyalancana Kebhaktian Sosial

Satyalancana Wira Karya

Mekanisme Penunjukan Kapolri: Presiden dan DPR

Penunjukan Kapolri adalah wewenang Presiden yang harus mendapat persetujuan DPR sebagai mekanisme check and balances. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa DPR wajib mengadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri sebelum pengangkatan.

Alur pengusulan calon Kapolri:

Kompolnas mengusulkan nama-nama calon Kapolri kepada Presiden.

Presiden memilih satu nama dan mengajukan ke DPR.

DPR mengadakan uji kelayakan dan memberikan persetujuan dalam 20 hari kerja.

Jika DPR tidak merespon dalam waktu tersebut, usulan dianggap disetujui.

Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

Calon Kapolri harus perwira tinggi Polri aktif dengan jenjang karier dan kepangkatan sesuai.

Peran Kompolnas sangat penting dalam memberikan rekomendasi calon Kapolri, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 17 Tahun 2011.