Soal Surat Usulan Pemakzulan Gibran sebagai Wapres, Silfester Matutina: Tidak Ada Urgensi

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina mengomentari surat dari forum purnawirawan TNI yang mendesak agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI dipercepat.

Awalnya, Silfester mengaku bangga karena forum purnawirawan TNI akhirnya mengusulkan pemakzulan Gibran kepada lembaga legislatif.

Hal ini disampaikannya dalam acara Kompas Petang yang tayang di Kompas TV pada Rabu (4/6/2025).

"Saya secara pribadi bangga ya berarti para purnawirawan ini akhirnya mengikuti saran saya untuk ke legislatif." 

"Saya pernah menyarankan dan mereka melakukan itu dan saya juga secara pribadi menghargai. Ini bagian dari demokrasi ya kan sah-sah saja," ucap Silfester Matutina.

Meski begitu, ia menyoroti apakah usulan pemakzulan Gibran ini akan berguna bagi bangsa Indonesia.

"Harus kita pertanyakan kembali karena yang saya lihat saat ini sangat tidak mendesak ya atau tidak ada urgensi ataupun tidak ada fakta-fakta hukum dan konstitusi yang dilanggar oleh baik Pak Prabowo dan Mas Gibran," jelasnya.

Kemudian, Silfester menekankan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan gugatan seorang mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaqibbiru, bersifat final dan mengikat.

Sebagaimana diketahui, putusan itu tidak lagi mewajibkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia minimal 40 tahun, tapi cukup memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. 

Alhasil, Gibran Rakabuming Raka pun bisa maju sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu karena memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Solo.

Lalu beberapa waktu berselang, paman Gibran, yaitu Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Baca juga: Sekjen Golkar: Mas Gibran Bisa Belajar Bersikap terhadap Ibu Megawati yang Lebih Senior

Pasalnya, Anwar Usman dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim dalam pengambilan keputusan perkara Nomor 90.

Meski begitu, Silfester menilai putusan MKMK itu hanya berlaku terhadap Anwar Usman selaku hakim konstitusi, bukan terhadap pihak lain, termasuk Gibran.

"Masalah putusan MKMK mengenai etika itu kan berlaku untuk Anwar Usman sebagai hakim konstitusi itu, bukan terhadap pihak lain, dalam hal ini termasuk Mas Gibran dan juga kita seluruh rakyat Indonesia."

"Ini yang harus kita bedakan dulu gitu loh jangan serta-merta, makanya saya bilang belajar lagi, pelajari lagi, panggil ahli-ahli hukum, ahli-ahli konstitusi kita yang hebat, baru kita mau melakukan sesuatu," ucapnya.