Komisi II DPR Dukung Prabowo Soal Pejabat Tak Bisa Kerja Harus Mundur: Jangan Jadi Beban

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang.

Menurut Toha, sikap tegas Presiden untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau melanggar Undang-Undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," kata Toha kepasa wartawan, Selasa (3/6/2025). 

Politisi asal Dapil Jawa Tengah V itu juga menegaskan bahwa pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, serta taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. 

"Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," tegas Toha.

Baca juga: Respons Purbaya soal Usulan Dua Nama Calon Wakil Ketua LPS dari Presiden Prabowo

Lebih lanjut, Legislator PKB itu menegaskan bahwa sebagai mitra pemerintah, DPR akan terus mendukung upaya Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Anggota DPR RI empat periode itu meminta kepada seluruh pejabat negara agar menjaga integritas, bekerja dengan profesional, dan selalu mematuhi aturan yang berlaku demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

"Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," kata Toha.

Baca juga: Soal Prabowo, Gibran dan Megawati Bertemu, Ray Rangkuti: Pertemuan Fisik, Bukan Politik

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada semua unsur di lembaga pemerintahan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan. 

Hal itu disampaikan  Presiden Prabowo dalam amanatnya pada peringatan Hari Lahir Pancasila, di Halaman Gedung Pancasila, Jakarta, pada Senin, (2/6/2025).

"Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini atas nama rakyat indonesia saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri," kata Prabowo.

Apabila tidak berbenah, Prabowo mengatakan bahwa negara akan bertindak.

Mantan Danjen Kopassus tersebut menegaskan dirinya tidak akan ragu untuk menyingkirkan orang orang yang tidak setia terhadap negara.

"Karena negara akan bertindak, negara kita kuat. mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang undang-undang dasar, akan kita tindak," katanya.

Menurut Prabowo, Pancasila jangan hanya dijadikan mantra atau slogan belaka.

Pancasila harus diterapkan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari hari. 

Sehingga kekayaan negara dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Semua penyelewengan ,semua kebocaran harus berhenti," kata Presiden.

Prabowo menegaskan para pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik sebaiknya mundur sebelum ia berhentikan.

Prabowo ingin negara, pemerintahan, dan bangsa Indonesia kuat untuk menghadapi tantangan tantangan global.

"Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin pada saat sekarang ini dimana bangsa Indonesia di tengah tantangan global kita harus kuat, kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden kembali menyoroti masih maraknya korupsi yang terjadi di tanah air. 

Presiden mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya.

Namun, Indonesia masih memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal mental yang dimiliki para elite dan pejabat.

"Kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Kekurangan kita menurut pendapat saya adalah sikap mental para elite bangsa terutama mereka mereka  yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, utusan rakyat, dan mandataris rakyat," katanya.

Kepala Negara melihat masih adanya penyelewengan dan korupsi di Indonesia.

Sifat sifat tercela tersebut justru terjadi tubuh pemerintahan. 

"Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan," kata Prabowo.

Karena itu, orang nomor satu di Indonesia tersebut mengimbau dan mengajak para pejabat yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk bekerja dengan jujur dan baik sesuai dengan nilai nilai Pancasila.

"Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk mengimbau, mengajak, seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat mari kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilak luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita," pungkasnya.