Digulirkan Dedi Mulyadi, Kebijakan Masuk Sekolah Pagi Pernah Dilakukan di NTT, Cuma 6 Bulan

TRIBUNNEWS.COM - Wacana kegiatan belajar mengajar (KBM) dimulai pukul 06.00 WIB digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kebijakan ini sempat disampaikannya dalam unggahan di media sosial pribadinya. Selain itu, adapula penerapan jam malam bagi pelajar di Jawa Barat.

Hal itu menyusul adanya keinginan untuk hari libur sekolah bukan hari minggu saja, akan tetapi sabtu juga libur.

"Enggak apa-apa jam belajarnya jam 6 pagi, tapi hari Sabtu libur. Setuju enggak?" kata Dedi dalam video yang diunggah di akun instagramnya @dedimulyadi71, Kamis (29/5/2025).

Dedi menjelaskan, perubahan jadwal ini bertujuan untuk menciptakan kebiasaan hidup disiplin dan mengurangi potensi kenakalan remaja.

Ia merujuk pada pengalamannya saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta saat kebijakan serupa pernah diterapkan dan dianggap berhasil.

Pernah Diterapkan di NTT, Siswa Masuk Sekolah Jam 05.30 WITA, Banjir Kritik

Di sisi lain, kebijakan serupa pernah diterapkan oleh Viktor Laiskodat saat masih menjabat sebagai Gubernur NTT.

Adapun hal tersebut pertama kali disampaikan oleh Viktor saat berkunjung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT pada 23 Februari 2023 lalu.

Baca juga: Dedi Mulyadi Berencana Terapkan Jam Masuk Sekolah Pukul 6 Pagi, Psikolog Singgung Kesehatan Mental

Setelah menyampaikan, kebijakan yang dicanangkan oleh Viktor tersebut diterapkan pada 1 Maret 2023.

Mulanya, sekolah diimbau agar meminta siswanya datang pada pukul 05.00 WITA yang kemudian berubah menjadi pukul 05.30 WITA.

Kebijakan Viktor ini pun langsung banjir kritikan. Bahkan, DPR menganggap apa yang dilakukan tersebut tidaklah bijaksana.

"Secara pribadi menurut saya kebijakan pak Gubernur NTT untuk sekolah di jam 5 pagi tidak bijaksana," kata anggota DPR RI dari Komisi X, Anita Gah, dikutip dari Pos Kupang.

Anita menilai Viktor tidak melihat kondisi geografis NTT yang terdiri dari beberapa pulau.

Selain itu, dia juga memperoleh aduan dari masyarakat khususnya orang tua yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

Anggota DPR lainnya, Andreas Hugo Pareira pun turut mengkritik kebijakan Viktor tersebut.