Dedi Mulyadi Berencana Terapkan Jam Masuk Sekolah Pukul 6 Pagi, Psikolog Singgung Kesehatan Mental

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, berencana menerapkan jam masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB bagi siswa di Jabar.

Dedi Mulyadi juga akan memberlakukan hari masuk sekolah dari Senin-Jumat, serta membatasi aktivitas di luar rumah antara pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Lantas, apa kata psikolog terkait rencana ini?

Psikolog dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Stephani Raihana Hamdan, menilai jika jam masuk sekolah dimulai pukul 06.00 WIB benar-benar diterapkan, ada potensi dampak negatif bagi kesehatan mental.

Aturan itu berpotensi berpengaruh pada kesehatan mental, jika siswa yang akan menjalani kebijakan ini menilai dan menghayati secara negatif.

"Jadi kalau bicara ke kesehatan mental, ya itu tadi kalau dia menilainya negatif maka semua bisa dibawa ke negatif karena semua itu ada di penghayatan," ungkapnya, Minggu (1/6/2025), dilansir TribunJabar.id.

Menurutnya, jika aturan tersebut dihadapi dan dinilai layaknya suatu masalah, maka bisa berdampak stres dan depresi.

Namun, jika dinilai positif serta dilihat sebagai suatu tantangan, maka kecenderungan dampak negatif itu risikonya rendah.

"Jadi tergantung bagaimana dia menghayati apa yang dihadapi."

"Misalnya, sekarang perubahan aturan, ya kalau dia menilai negatif kemungkinan ada masalah, tapi kalau disikapi dengan positif maka tidak ada masalah," papar Stephani.

Fortusis Jabar Wanti-wanti Dedi Mulyadi

Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menanggapi rencana Dedi Mulyadi yang akan menerapkan jam masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB.

Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subianto, menyebut kebijakan itu aturannya harus jelas, terutama ketika siswa sudah tiba di sekolah atau sudah berada di kelas pada pukul 06.00 WIB.

Baca juga: Perintah Dedi Mulyadi Terkait Tambang di Gunung Kuda Cirebon: Cabut Kerja Sama, Ubah Tata Ruang

"Kalau itu digunakan untuk pengajian ya enggak apa-apa, bagus."

"Tapi jam 6 pagi itu mau ngapain saja, apakah ada yang namanya pengajian atau apa, enggak mungkin kalau olahraga," katanya, Minggu, dikutip dari TribunJabar.id.

Dwi lantas mewanti-wanti jika pemerintah ingin mengubah kurikulum, tentunya harus ada induk acuannya agar tidak merugikan masyarakat, mengingat di masing-masing satuan ada induk kurikulumnya.