Fadli Zon Tegaskan Tak Ada Istilah 'Sejarah Resmi' dalam Penulisan Ulang Sejarah RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, menegaskan bahwa tidak ada istilah “sejarah resmi” dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Fadli Zon dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Fadli menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota dewan mengenai kemungkinan adanya sejarah yang disusun berdasarkan perspektif politik tertentu.

"Kalau ada menyebut official history atau sejarah resmi ya itu mungkin hanya ucapan saja, tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi tidak ada itu," kata Fadli.

Menurutnya, sejarah yang sedang disusun merupakan sejarah nasional Indonesia yang ditulis oleh para ahli di bidangnya.

"Tetapi ini adalah sejarah nasional indonesia ya yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan dari para sejarawan," ujar Fadli.

Dia menjelaskan, penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan mencakup peristiwa hingga pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Menurut Fadli, versi sejarah nasional yang selama ini digunakan masih berhenti pada masa pemerintahan Presiden ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie.

"Kalau yang lama hanya sampai Habibie," kata Fadli Zon dalam rapat.

Selain itu, Fadli menambahkan bahwa sejumlah program Pemerintahan Prabowo juga akan dicatat sebagai bagian dari sejarah nasional yang baru.

"Sampai era Pak Jokowi (Joko Widodo) akhir dan pelantikan Pak Prabowo. Sampai pelantikan saja, mungkin sampai tanggal 20 Oktober 2024 ya. Dan mungkin apa programnya kira-kira, tetapi setelah itu berhenti," ujar Fadli.