4 Fakta Penulisan Ulang Sejarah Indonesia: Anggaran Rp9 M hingga Dihilangkannya Istilah Orde Lama

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, mengungkap beberapa hal terkait progres penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dikerjakan.

Pertama, dia mengatakan anggaran yang diperlukan dalam proyek ini mencapai Rp9 miliar.

"Kalau tidak salah catatannya (anggaran) Rp9 miliar," kata Fadli Zon usai rapat dengan Komisi X DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Di sisi lain, Fadli berharap agar adanya penulisan ulang sejarah Indonesia ini dapat segera diterapkan menjadi bahan ajar di sekolah.

Selain itu, dia juga ingin agar mata pelajaran sejarah diwajibkan kembali.

"Kita berharap juga ada lagi mata pelajaran sejarah itu wajib. Di Amerika saja seluruh bidang apa bukan seluruh bidang, seluruh jenjang itu ada US History ya," katanya.

Kedua, Fadli mengungkapkan proyek penulisan sejarah Indonesia ini melibatkan 113 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia.

"Ada 113 sejarawan ya, dari lebih 30-an perguruan tinggi dan juga para penulisnya dari Aceh sampai Papua," kata Fadli.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Anggaran Penulisan Ulang Sejarah Nasional Rp 9 Miliar

Dia berharap dengan pelibatan akademisi, maka penulisan ulang sejarah ini dapat diimplementasikan lewat pendekatan Indonesia sentris.

"Jadi kita ingin sejarah ini ditulis secara inklusif dengan Indonesia sentris. Jadi perspektif Indonesia, kalau perspektifnya Belanda tidak ada penjajahan, ya mereka melihatnya beda," ujarnya.

Ketiga, Fadli mengatakan akan adanya penghapusan istila Orde Lama (Orla) dalam proyek penulisan sejarah ini.

Dia beralasan penghapusan tersebut karena pemerintah sebelum Orde Baru (Orba) tak pernah mengatakan sebagai (Orla).

Fadli menuturkan istilah tersebut digunakan oleh sejarawan untuk menggambarkan periode pemerintahan di Indonesia.

"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli.

Selain itu, dia juga mengungkapkan perubahan istilah tersebut demi adanya perspektif netral dan inklusif dalam melihat sejarah serta lebih berkonotasi positif.