DPR Respons TNI Serukan Pam Swakarsa: Tujuannya Ciptakan Keamanan, Bukan Balik ke Orba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan pihaknya mendukung terhadap seruan pam swakarsa yang dikeluarkan Mabes TNI. 

Ia menyebut inisiatif tersebut merupakan bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta atau sishankamrata yang melibatkan elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban.

“Ya, kita kan memang memiliki sistem pertahanan sishankamrata. Jadi memang menggunakan elemen semua masyarakat untuk bisa membangun persatuan dan kesatuan, dan juga membangun keamanan. Dan ini adalah salah satunya,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dave menjelaskan, urgensi pam swakarsa tak lepas dari kondisi belakangan ini di mana demonstrasi kerap berujung ricuh.

Ia menilai demo sah sebagai wadah rakyat mengekspresikan pandangan, namun ada potensi ditunggangi pihak tertentu.

Baca juga: Mengenal Pam Swakarsa: Ini Asal Usul, Sejarah, dan Kontroversi dalam Operasi Pengamanan

“Ya, sekarang kita lihat kemarin kan, ada kericuhan yang meluas. Dan bahkan sampai hari ini pun juga demonstrasi masih terus berjalan. Demo sih enggak masalah, bagus malah. Itu kan adalah wadah forum untuk mengekspresikan pandangan rakyat. Tapi yang dikhawatirkan itu kan ada tunggangan-tunggangan sehingga demo yang sebenarnya damai akhirnya pecah menjadi suatu kekisruhan,” jelasnya.

Meski begitu, Dave menolak anggapan bahwa pamswakarsa yang digagas saat ini akan kembali menyerupai era Orde Baru. 

Menurutnya, situasi politik dan keterbukaan informasi di Indonesia saat ini berbeda jauh.

Baca juga: Tindak Lanjuti Perintah Aster Panglima TNI, Sekjen GM FKPPI Akui Terbitkan Surat Ajakan Pam Swakarsa

“Ya, tapi beda lah (dengan orde baru), beda suasananya. Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas. Jadi, kekhawatiran hal yang dahulu itu tidak mungkin bisa terjadi lagi hari ini,” ujarnya.

Terkait isu di media sosial yang menyebut Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan darurat militer, Dave menegaskan kabar tersebut tidak benar.

“Enggak ada. Tidak ada, tidak ada darurat militer. Sekarang, kemarin sudah normal, supremasi sipil yang kita miliki sekarang,” tegasnya.

Soal desakan Komnas HAM dan Kementerian HAM agar penanganan massa aksi menggunakan pendekatan restorative justice, Dave menilai hal itu sepenuhnya merupakan ranah aparat penegak hukum.

“Itu kan, itu sudah ranahnya aparat penegak hukum, ya, jadi biar mereka yang jalankan. Kita kan hanya memantau saja lah,” ucapnya.

Markas Besar TNI menangkap kekhawatiran masyarakat terkait aktivasi Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) yang belakangan diaktifkan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (GM FKPPI) atas ajakan TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI melihat hal tersebut sebagai hal yang wajar.