Menkop Budi Arie: 104 Kopdes Sudah Beroperasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan, sebanyak 104 dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah beroperasi di seluruh Indonesia.

Kopdes merupakan lembaga ekonomi yang didirikan di tingkat desa untuk menghimpun modal dari masyarakat, yang dikelola secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ada 100 Kopdes lebih, 104 lebih. Nah ini kan kita mau tambahin lagi, ini kan memang perlu kita rapikan, nanti setelah jalan semuanya kita berharap terjadi percepatan-percepatan pengoperasian Kopdes," kata Budi Arie di Kemenkop, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

Baca juga: HUT Ke-80 Republik Indonesia, Menkop Budi Arie Maknai Kebangkitan Kembali Koperasi

Budi Arie mengaku, dari 104 Kopdes yang sudah beroperasi ini masih membutuhkan pendampingan utamanya dari segi bisnisnya. 

Meski begitu, dia menargetkan 80.000 Kopdes mulai beroperasi mulai Oktober hingga akhir tahun nanti.

"Ini ya, bisnis prosesnya juga, termasuk skema pengoperasian dan skema pembiayaan," terangnya.

"Ini kan baru percontohan piloting kan, yang kemarin itu. Nah ini kita berharap nanti terjadi percepatan. Karena skemanya, misalnya skema pengoperasiannya gimana? Dengan agen pupuk gimana? Dengan LPG gimana? Iya kan? Kan belum apa, belum dikit lagi solid lah harusnya," sambungnya.

Sementara pada momen wawancara khusus dengan Tribunnews, Menkop Budi Arie menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak boleh disebut sebagai koperasi simpan pinjam, melainkan program perkreditan rakyat.

Menurutnya, penggunaan istilah simpan pinjam adalah kekeliruan yang perlu diluruskan.

“Menurut pemikirannya Pak Margono (Djojohadikusumo), koperasi itu ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi industri, dan koperasi perkreditan. Kredit, bukan simpan pinjam. Supaya jangan salah,” kata Budi Arie dalam wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di kantor redaksi Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Budi menilai banyak masyarakat salah memahami konsep koperasi, sehingga konotasi simpan pinjam sering diasosiasikan negatif. 

"Kredit. Kredit ekonomi. Karena apa? Yang diperlukan oleh warga desa, masyarakat desa adalah akses modal. Itu nanti pelan-pelan kita yakinkan bahwa maknanya bukan sekadar simpan pinjam, tetapi perkreditan itu lho. Supaya konotasi simpan pinjam ini, ini kan jelek nih. Minjam bunga rendah, mau meminjamkan dengan bunga tinggi," jelasnya.

"Nah, makanya kita pakai usaha, pakai kredit. Perkreditan Rakyat, bukan simpan pinjam," sambungnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Projo ini menegaskan nantinya perkreditan itu hanya bisa diakses oleh anggota koperasi itu sendiri.

"Begini, itu bercampur dengan hoaks. Karena dibilangin, 'Bu, entar ada koperasi bisa minjem. Boleh, tapi yang minjem tetap harus anggota'.
Jadi, kalau bahasa dalam istilah koperasi, closed loop. Enggak bisa kamu yang bukan anggota koperasi itu meminjam. Yang meminjam dari, oleh, dan untuk anggota koperasi," tandasnya