Klarifikasi PT Toba Pulp Lestari Tbk, Tegaskan Kepatuhan Lingkungan dan Komitmen Sosial

Diberitakan Tribun sebelumnya, Pdt. Dr. Victor Tinambunan, menyerukan penutupan operasional PT TPL.

Seruan ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan moral dan tanggung jawab sosial atas kerusakan lingkungan serta konflik sosial yang dinilai sudah berlangsung selama lebih dari tiga dekade di kawasan Tano Batak.

Seruan yang disampaikan dalam press release resmi bertanggal 7 Mei 2025 itu langsung mendapat sambutan positif dari dua tokoh Batak nasional, yakni Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Maruarar Sirait. 

Keduanya menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi rakyat berbasis keharmonisan alam dan budaya.

Dalam pernyataannya, Ephorus HKBP menilai bahwa keberadaan PT TPL telah memicu berbagai bentuk krisis, mulai dari kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, hingga konflik sosial yang berkepanjangan.

"Fakta yang paling menyakitkan adalah bahwa keberadaan PT TPL telah memicu berbagai bentuk krisis sosial dan ekologis: mulai dari rusaknya alam dan keseimbangan ekosistem, rentetan bencana ekologis (banjir bandang, tanah longsor, pencemaran air, tanah, dan udara, perubahan iklim), jatuhnya korban jiwa dan luka, hilangnya sebagian lahan pertanian produktif, rusaknya relasi sosial antarwarga, hingga akumulasi kemarahan yang tidak mendapat saluran demokratis karena ketakutan," isi pernyataan tersebut.

"Ini bukan sekadar dampak insidental, tetapi sebuah jejak panjang dari konflik yang tidak kunjung diselesaikan secara bermartabat."

Menurutnya, meskipun perusahaan telah beroperasi selama puluhan tahun dan meraih keuntungan finansial yang besar, distribusi kesejahteraan kepada masyarakat lokal dinilai sangat timpang. 

Relasi sosial antara perusahaan dan warga sekitar pun disebut hampir tidak terbangun sejak awal operasional.

HKBP secara tegas meminta agar PT TPL segera menghentikan seluruh aktivitas industrinya di wilayah Tano Batak.

“Penutupan ini bukanlah sekadar desakan emosional, melainkan langkah preventif untuk menghindari krisis yang lebih parah di masa depan, bagi masyarakat di Tano Batak, bagi Sumatera Utara, dan bahkan bagi keberlanjutan ekologis di tingkat global bahkan generasi yang belum lahir,” ujar Ephorus.

Ia juga meminta agar seluruh karyawan yang terdampak diberi hak normatif secara utuh, termasuk kompensasi atau pesangon yang layak dan proporsional. (*)