Soroti Sikap Prabowo Soal Usulan Pemakzulan Gibran, Wartawan Istana: Jaga Relasi dengan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Wartawan Istana Harian Kompas 2004-2025, Suhartono, menyoroti sikap Presiden RI Prabowo Subianto dalam menanggapi usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.

Sebagai informasi, usulan pencopotan Wakil Presiden RI merupakan salah satu dari delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Menurut Suhartono, sikap Prabowo yang menghormati tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri untuk memakzulkan Gibran tersebut salah satunya adalah untuk menjaga relasi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Sampai sekarang presiden tidak bisa merespons. Sulit memang untuk merespons itu," kata Suhartono, dikutip dari tayangan Podcast Istana & Presiden di kanal YouTube KompasTV yang diunggah Minggu (11/5/2025).

"Terhadap desakan tuntutan para purnawirawan itu, yang muncul adalah penasihat khususnya presiden, Jenderal Wiranto," tambahnya.

"Menurut Pak Wiranto, permintaan itu, Presiden memahami tapi tidak bisa melakukan apa pun karena beliau adalah di luar. Mereka adalah bagian dari eksekutif. Jadi itu adalah kewenangan di legislatif di MPR dan DPR," paparnya.

"Tapi menurut Pak Wiranto itu kan tidak mudah ya. Jadi akan menimbulkan kegaduhan baru nanti itu. Jadi Presiden ya tidak akan berkomentar gitu ya karena akan jadi riskan juga, apalagi Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu dipilih oleh rakyat mendapat mandat dari rakyat melalui pemilihan langsung," jelasnya.

"Iya itu Prabowo kan juga menjaga relasinya dengan Pak Jokowi," tegas Suhartono.

Prabowo Hormati Usulan Pemakzulan Gibran

Sebelumnya diberitakan, Forum Purnawirawan TNI-Polri tersebut meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengganti Wapres RI Gibran.

Adapun delapan poin tuntutan dan pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Beberapa yang menandatangani surat pernyataan itu adalah Wakil Panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi hingga Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Baca juga: Ada Beda Mazhab Soal Pemakzulan Gibran, Halal Bihalal Purnawirawan TNI Disebut untuk Cooling Down

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyampaikan sikap Presiden terkait tuntutan itu.

Menurut Wiranto, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan forum purnawirawan tersebut. 

Namun, sebagai Kepala Negara dan pemerintahan, Prabowo memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.

"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," kata Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

"Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ," imbuh dia.

(Tribunnews.com/Rizki A.)