Dedi Mulyadi Yakin Program Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Efektif Ubah Perilaku Pelajar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sangat yakin program pengiriman siswa nakal ke barak militer akan efektif membentuk kedisiplinan dan memperbaiki perilaku pelajar bermasalah di daerahnya.

Dedi Mulyadi menegaskan program ini bukan sekadar hukuman, tetapi sebagai bentuk pembinaan yang terstruktur dan terpantau.

"Saya sangat yakin 100 persen ini berhasil. Dan kami kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran," tegas Dedi Mulyadi usai bertemu dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan dirinya tidak akan menjalankan program ini jika tidak memiliki keyakinan berdasarkan pengalaman pribadi.

"Ya yakin, kan tidak mungkin saya lakukan kalau saya tidak meyakini. Saya selama ini melakukan riset, keliling, memahami, kemudian menangani," kata Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer, Kementerian PPPA: Orang Tuanya Juga Perlu Diedukasi

Dia pun menceritakan pengalamannya menangani anak-anak dengan perilaku khusus, termasuk saat menitipkan seorang anak yang kerap mencuri ke sebuah pesantren di Cireok.

"Itu anak SD kelas 5, sudah punya perilaku luar biasa. Jadi tidak mudah. Untuk menyelesaikan problem ini kita harus menangani secara bersama," ucap Dedi.

Terkait pengawasan, Dedi memastikan bahwa para siswa di barak militer tidak dibiarkan begitu saja, melainkan diawasi oleh tenaga profesional dari berbagai latar belakang.

Baca juga: Pigai Dorong Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Diusulkan Jadi Model Nasional Jika Berhasil

Termasuk, pegawai Dinas Pendidikan yang akan memantau hari ke harinya.

"Yang piket di situ ada dokter, ada psikolog, ada guru ngaji. Kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan. Dan sampai hari ini tidak ada," ungkap Dedi.

Diusulkan jadi Model Nasional jika Berhasil

Program pendidikan berbasis kedisiplinan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menekan kenakalan remaja mendapat dukungan dari Kementerian HAM.

Jika terbukti efektif menekan angka kenakalan siswa di Jawa Barat, program tersebut akan diusulkan menjadi model nasional.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, usai berdialog dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Natalius Pigai mengatakan langkah yang dilakukan Dedi Mulyadi, dengan mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

“Hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong," ujar Pigai, di Kantor Kementerian HAM, Kamis (8/5/2025).

"Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa menjadikan model ini dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Pigai pun menegaskan program ini bukan pendidikan militer, melainkan pendidikan berbasis barak dengan pelatih dari kalangan militer, untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak usia sekolah.

Merespons pernyataan Natalius Pigai, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar program tersebut tidak buru-buru dijadikan kebijakan nasional.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya uji efektivitas terlebih dahulu, sebelum diterapkan pada skala yang lebih luas.

“Ya kalau saya merasa bersyukur dan berterima kasih. Dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional. Uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak,” kata Dedi.

Dedi juga menjelaskan bahwa Pemprov Jabar tengah menyiapkan lanjutan dari program ini berupa sekolah khusus berbasis minat dan bakat di masing-masing kabupaten/kota.

“Setelah nanti dari komplek pelatihan militer ini, mereka akan masuk ke sekolah khusus. Mereka sekolahnya seperti anak-anak berbakat. Gurunya guru biasa, kepala sekolahnya kepala sekolah biasa, tetapi mereka itu nanti didampingi oleh tim peningkatan mentoring disiplin dari kalangan TNI,” ujarnya.

Program pendidikan disiplin ini menyasar siswa SMP dan SMA yang terlibat dalam aksi kenakalan remaja seperti tawuran dan penyalahgunaan zat berbahaya.

Mereka akan menjalani pelatihan selama 28 hari di bawah pengawasan tenaga pendidikan, psikolog, dan petugas dari Dinas Pendidikan.