Kementerian Dalam Negeri: Inovasi Digitalisasi Menjadi Kunci BUMD Semakin Berkembang
BUMD di Indonesia terus didorong untuk bisa berkontribusi terhadap perekonomian baik daerah maupun ekonomi nasional.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Wahyu Aji
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BUMD di Indonesia terus didorong untuk bisa berkontribusi terhadap perekonomian baik daerah maupun ekonomi nasional.
Salah satu saratnya, harus konsisten bisa menerapkan praktek Good Corporate Governance (GCG) dan inovasi digitalisasi.
Hal ini merupakan nafas penghargaan Top BUMD Awards 2025 diberikan di Jakarta kepada sejumlah BUMD dari seluruh Indonesia.
Sebagai pembicara kunci di acara puncak tersebut, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI (BSKDN Kemendagri), Dr. Yusharto Huntoyungo yang mewakili Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan, sejatinya diharapkan setiap provinsi memiliki setidaknya 28 buah BUMD.
"Tetapi, saat ini, kesenjangan antar-propinsi masih terjadi dalam hal jumlah BUMD,” kata Yusharto.
Hal tersebut diungkapkan oleh Yusharto pada acara puncak Top BUMD Awards 2025 di Hotel Raffles, Jakarta.
Dalam hal tersebut, ada provinsi yang punya ratusan BUMD, seperti Provinsi Jawa Tengah.
Pada sisi lain, ada propinsi yang jumlah BUMD yang dimiliki masih sedikit.
"Kami berharap bahwa tiap propinsi bisa memiliki lebih banyak BUMD," kata Yusharto.
Top BUMD Awards 2025 mengangkat topik "Tata Kelola dan Digitalisasi dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD".
Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2025, M. Lutfi Handayani, mengatakan, selain mendalami keberhasilan kinerja dan layanan yang sudah dicapai, penyelenggara juga mendalami kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (atau GCG/good corporate governance).
“Tata kelola perusahaan menjadi isu yang sangat kuat akhir-akhir ini. GCG menjadi aspek yang sangat penting dan fundamental untuk diimplementasikan BUMD di Indonesia.”
Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, terutama dalam pasal 7 dan 8 bahwa pengelolaan BUMD harus didasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik.
Top BUMD Awards pun digelar untuk mendukung pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya mengatur mengenai maksud dan tujuan didirikannya BUMD.
Jika GCG, digitalisasi, dan inovasi berbasis digital tersebut banyak digunakan BUMD di Indonesia, akan semakin banyak BUMD bermunculan.
| Kemendagri: Pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Tidak Sesuai Mekanisme |
|
|---|
| Kementerian Dalam Negeri Periksa Wali Kota Prabumulih Imbas Dugaan Pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 |
|
|---|
| Dirjen Bina Pemdes Apresiasi Sinergi Pecalang, Linmas, dan Pemdes Saat Tinjau Siskamling Bali |
|
|---|
| Bekali Calon Kepala Kantor OJK, Mendagri Jelaskan Dinamika Kepemimpinan Birokratis dan Teknokratik |
|
|---|
| Wamendagri Ribka Siap Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Wapres Gibran di Papua |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.