Pengamat Analisis Dampak Luas yang Potensial Terjadi Jika MBG Distop

Pengamat Prediksi Dampak Luas yang Potensial Terjadi Jika MBG Distop

Danang Triatmojo/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki sejumlah kendala sejak diluncurkan. 

Satu di antaranya adalah masalah pembayaran mitra dapur MBG.

Contoh yang paling menjadi sorotan adalah terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata, Jakarta Selatan serta beberapa masalah lain yang muncul di sejumlah daerah.

Baca juga: Kronologi Kepala SD di Karanganyar Diduga Keracunan usai Santap Menu MBG, Alami Mual dan Muntah

Atas hal itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengakui program MBG memang memiliki banyak kekurangan. 

Meski begitu, dia menyebut kalau program ini juga memberikan dampak besar positif bagi masyarakat.

Menurutnya, per April, ada 3 juta anak yang menerima manfaat MBG. Dapur komunitas juga tumbuh di ribuan titik yang turut membuka lapangan kerja.

“April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun,” kata Iwan kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Iwan kemudian menyoroti adanya suara-suara yang menginginkan MBG dietop. Padahal, ada dampak luas dari penyetopan MBG. 

Bukan hanya memutus akses gizi anak-anak miskin, tapi juga menstop mata pencaharian ribuan pekerja dapur dan melemahkan ekonomi desa.

“Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa,” katanya.

Menurutnya jika MBG belum sempurna, maka hal yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan evaluasi dan perbaikan bertahap serta penguatan tata kelolanya.

“Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan,” kata dia.

“Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat,” lanjutnya.

Ketatkan Pengawasan