Menhan Sjafrie Soroti Kekurangan Rumah Dinas Prajurit dan Dokter Spesialis di RS TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti kekurangan fasilitas dasar bagi prajurit, khususnya rumah dinas dan tenaga kesehatan di rumah sakit TNI.

“Saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kebutuhan ideal kita itu cukup banyak. Cuma kalau berbicara rumah dinas, ini sudah banyak tergantung persoalan interpretasi,” ujar Sjafrie dalam rapat bersama Anggota Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ia merinci saat ini TNI baru memiliki sekitar 224.756 unit rumah dinas atau sekitar 45 persen dari kebutuhan ideal yang mencapai hampir 500.000 unit.

“Angka ini tentunya menunjukkan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan juga kondisi nyata yang di lapangan,” katanya.

Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan terus berupaya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perumahan Rakyat, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun kendala juga muncul karena keterbatasan lahan.

“Karena lahan-lahan itu justru diperlukan oleh kita untuk kebutuhan operasional. Nah ini satu bagian yang kita sedang bicarakan,” imbuhnya.

Selain itu, Sjafrie juga menyinggung keterbatasan sumber daya manusia di fasilitas kesehatan TNI.

Dari total 145 rumah sakit TNI yang tersebar di seluruh wilayah, baru 29 yang terakreditasi.

“Ini tentunya banyak prasyarat yang diperlukan kaitannya dengan SDM, kemudian juga kebutuhan dari kemampuan layanan dasar yang diperlukan untuk para tenaga kesehatan kita, seperti spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, obgyn, dan spesialis anak. Ini kita masih kurang,” kata dia.

Untuk mengatasi hal itu, Kemenhan di era Prabowo Subianto mendorong pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Pertahanan (Unhan).

Kini telah ada 75 alumni dokter dari FK Unhan.

Namun, Sjafrie menekankan pentingnya kerja sama dengan Kementerian Kesehatan agar para dokter dapat melanjutkan pendidikan spesialis.

“Karena spesialisasi ini kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes ini juga ada kesulitan. Belum lagi masalah subyektif bahwa kalau mau spesialisasi itu urusan perguruan tinggi dan sebagainya,” ujarnya.