Senin, 29 September 2025

Eks Wakil Panglima TNI Heran Mengapa Prabowo Merasa Utang Budi ke Jokowi: Apa Bukan Sebaliknya?

Eks Wakil Panglima TNI, (Purn.) Jenderal TNI Fachrul Razi menilai seharusnya Presiden Prabowo Subianto tidak merasa utang budi kepada Jokowi.

Tribunnews.com/Jeprima
PRABOWO DAN JOKOWI - Dua bakal Calon Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, berbincang di sela rapat pleno penetapan nomor urut Capres-Cawapres Pilpres 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Wakil Panglima TNI 1999-2000, (Purn.) Jenderal TNI Fachrul Razi menilai seharusnya Presiden Prabowo Subianto tidak merasa utang budi kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Fachrul menyebut, jika ia bisa menyampaikan keresahannya kepada Prabowo, ia ingin mempertanyakan bukankah seharusnya Jokowi yang berutang budi kepada Prabowo. 

"Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa," kata Wiranto dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (24/4/2025).

Menurut Wiranto, Presiden Prabowo perlu mempelajari seksama usulan tersebut.

Karena usulan yang disampaikan merupakan masalah yang berat dan fundamental.

"Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu."

"Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," katanya.

Selain itu kata dia, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem distribusi kekuasaan yang mana ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Karenanya Presiden Prabowo kata Wiranto tidak akan merespons usulan yang isinya merupakan ranah lembaga lain.

Baca juga: Menakar Tuntutan Purnawirawan TNI Terhadap Gibran, Lebih Bernuansa Politis daripada Yuridis?

"Artinya kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ."

"Maka usulan-usulan yang yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan menjawab atau merespon itu," katanya.

Selain itu, kata Wiranto, setiap kebijakan atau keputusan presiden harus mendengarkan masukan dari banyak pihak, tidak hanya dari satu pihak saja.

"Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan," katanya.

Kemudian, kata dia, Presiden juga tidak hanya mengurusi satu bidang saja.

Sehingga, setiap keputusan atau kebijakan yang diambil harus memperhatikan bidang lainnya.

"Banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan