DPR Minta Dubes RI untuk AS Diisi Sosok yang Paham Ekonomi Politik Global

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hampir dua tahun sejak ditinggalkan Rosan Roeslani pada Juli 2023, posisi Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Amerika Serikat (AS) masih belum terisi.

Kondisi ini memicu keprihatinan dari Komisi I DPR RI, yang meminta pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut dengan figur yang tepat dan berkompeten.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi, menegaskan bahwa penunjukan Dubes adalah hak prerogatif Presiden. Namun, ia berharap proses tersebut dapat dipercepat, khususnya untuk negara-negara mitra strategis seperti Amerika Serikat.

“Idealnya, negara-negara yang posisi Dubes-nya masih kosong segera diisi. AS adalah mitra penting dalam hubungan bilateral maupun kerja sama multilateral. Kehadiran seorang Dubes akan sangat strategis,” kata Okta saat dihubungi wartawan, Selasa (15/4/2025).

Okta menilai, seorang Dubes bukan sekadar perwakilan resmi negara, tapi juga wajah Indonesia di mata dunia. Khusus untuk Amerika Serikat, peran Dubes dinilai semakin vital, mengingat posisi strategis AS dalam peta politik dan ekonomi global.

Baca juga: Airlangga dan Dubes AS untuk RI Kamala S, Bahas Negosiasi Tarif Sampai Peluang Impor Produk Amerika

“Kita menghadapi tantangan nyata seperti kebijakan tarif impor yang berdampak pada ekspor Indonesia, serta isu deportasi imigran. Tanpa kehadiran Dubes, respons diplomatik kita bisa tidak maksimal,” tegasnya.

Okta mendorong agar pemerintah menunjuk figur yang memahami kompleksitas hubungan Indonesia-AS. Menurutnya, sosok yang ideal adalah mereka yang berpengalaman di bidang diplomasi politik, ekonomi, keamanan, hukum, sosial, dan budaya di AS. Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya jaringan luas dan kredibel di lingkaran strategis Negeri Paman Sam.

“Lebih baik lagi jika calon Dubes juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha, agar bisa mendorong ekspansi pasar Indonesia di AS secara konkret dan terukur. Kita butuh figur yang bukan hanya piawai dalam perundingan, tapi juga mampu membuka peluang nyata di lapangan,” tuturnya.

Ia juga menyoroti data 4.276 WNI yang masuk daftar deportasi di AS. Menurutnya, keberadaan Dubes yang aktif akan memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia serta mempercepat proses diplomasi dengan pihak AS.

Sebagai informasi, posisi Dubes RI untuk AS resmi kosong sejak Rosan Roeslani menyelesaikan masa jabatannya pada pertengahan 2023.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyebutkan bahwa rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri akan digelar pada Kamis (17/4/2025) mendatang.

Salah satu agenda utamanya adalah membahas kekosongan posisi Dubes di sejumlah negara dan dampak kebijakan perang dagang terhadap Indonesia.